Fraksi PKB DPRD Sikka Soroti RAPBD 2026, Tekankan Prioritas Pembangunan Manusia

Maumere, delikkasus86. Com. – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sikka, Yoseph Karmianto Eri, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PKB terhadap persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 dalam sidang DPRD Sikka.

Dalam pandangannya, Fraksi PKB menegaskan bahwa kebijakan pengurangan dana transfer daerah pada tahun 2026 bukan alasan untuk menutup kelemahan perencanaan, melainkan momentum agar pemerintah daerah lebih cermat dan tepat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

“ Pengurangan dana transfer harus dijawab dengan perencanaan yang matang dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat,” tegas Yoseph.

Fraksi PKB menilai RAPBD 2026 tidak boleh hanya diukur dari kepatuhan administratif dan tingkat serapan anggaran. Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya desa dan kelurahan dengan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, Fraksi PKB mempertanyakan efektivitas belanja sosial daerah apabila Indeks Generatio ke depan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

“ Jika anggaran terus bertambah tetapi Indeks Generatio stagnan, maka APBD kehilangan makna keadilan sosial dan kemakmuran rakyat,” ujar Yoseph, mengutip pemikiran almarhum Gus Dur bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari keberpihakan pada nilai kemanusiaan.

Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah agar menjadikan Indeks Generatio sebagai indikator utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan dan kesehatan. Desa dan kelurahan dengan Indeks Generatio rendah, menurut PKB, wajib menjadi prioritas pembangunan.

Selain itu, Fraksi PKB menyoroti perencanaan pembangunan rumah layak huni yang dianggarkan sebesar Rp3,5 miliar dalam APBD 2026. Fraksi PKB menilai program tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2026 akibat belum ditetapkannya Peraturan Daerah P3KP.

“ Pembangunan rumah layak huni baru bisa dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2027 setelah Ranperda P3KP diajukan, dibahas, dan ditetapkan pada tahun 2026,” tegas Yoseph.

Dalam sektor pendidikan, Fraksi PKB mendorong agar bantuan belajar tahun anggaran 2026 difokuskan pada pembiayaan mahasiswa asal Nian Tanah Sikka yang menempuh pendidikan vokasi di daerah, seperti Akademi Politeknik Cristo Re, Akademi Farmasi St. Matilda, dan Akademi Keperawatan St. Elisabeth Lela. Hal ini mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta sisa masa jabatan pemerintahan saat ini.

Secara politik anggaran, Fraksi PKB memandang RAPBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 layak ditetapkan dengan memperhatikan berbagai catatan kritis yang telah disampaikan fraksi-fraksi di DPRD.

Di akhir pandangannya, Fraksi PKB juga meminta Bupati Sikka untuk memanggil perusahaan pengelola SPBU, khususnya PT Ro Vin Jaya, terkait dugaan perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi terhadap para pekerja, termasuk OM Daniel dan rekan-rekannya.

“ Negara tidak boleh kalah oleh pengusaha kaya yang berdiri di atas keringat rakyat kecil,” tegas Yoseph.

Menutup pernyataannya, Fraksi PKB menyampaikan pesan nilai perjuangan dari Gus Dur dan arah perjuangan dari Gus Muhaimin, serta menyampaikan Salam Damai Natal dan permohonan maaf lahir batin kepada seluruh umat Kristiani di Nian Tanah Sikka.

“ PKB hadir sebagai solusi bagi bangsa,” pungkas Yoseph.

Penulis : Jusuf Porwaila SH