banner 200x800

banner 200x800

Konten Spesial

Manajemen PT MUL Tegas Bantah Isu Potongan Timbangan Sepihak TBS di Desa Leling Mamuju, LintasDesaNusantara.com – Manajemen PT Manakarra Unggul Lestari (PT MUL) secara tegas membantah tudingan adanya potongan timbangan tandan buah segar (TBS) secara sepihak di pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju. Melalui perwakilan manajemen, Ir. Muh. Dahlan Parahats, MM, perusahaan menilai bahwa informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. “Perlu kami tegaskan, tidak ada kebijakan potongan timbangan secara sepihak seperti yang dituduhkan. Semua proses dilakukan berdasarkan standar operasional dan hasil pemeriksaan kualitas buah,” tegas Dahlan. Ia menjelaskan, perusahaan hanya menerapkan sistem sortasi terhadap TBS yang tidak memenuhi standar kualitas, seperti buah mentah, buah landak, dan buah pasir. Menurutnya, langkah tersebut merupakan praktik umum dalam industri kelapa sawit guna menjaga kualitas produksi. “Buah yang memenuhi standar, matang, dan berkualitas baik, tidak akan dikenakan potongan dalam bentuk apa pun. Ini harus dipahami secara utuh agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi,” lanjutnya. Terkait isu potongan tetap hingga 300 kilogram per kendaraan, pihak PT MUL dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar dalam sistem operasional perusahaan. “Tidak ada pemotongan tetap 300 kilogram. Itu tidak benar. Setiap potongan murni berdasarkan hasil sortasi di lapangan, bukan kebijakan sepihak ataupun angka yang ditentukan secara umum,” ujarnya. Lebih jauh, PT MUL juga menekankan bahwa seluruh proses penerimaan TBS dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh pemasok, sehingga tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan secara sepihak. Di sisi lain, perusahaan mengakui adanya peningkatan volume pasokan TBS yang cukup signifikan. Dengan kapasitas olah pabrik sekitar 45 ton per jam dan volume masuk yang bisa mencapai 100 ton per jam, kondisi tersebut berdampak pada antrean kendaraan, namun tidak berkaitan dengan mekanisme pemotongan timbangan. Sebagai bentuk keterbukaan, manajemen PT MUL juga menegaskan bahwa para petani memiliki kebebasan penuh dalam menentukan tempat penjualan hasil panennya. “Kami tidak pernah memaksa. Jika ada pihak yang merasa tidak sesuai, silakan memilih pabrik lain. Banyak perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Sulawesi Barat,” kata Dahlan. PT MUL mengimbau seluruh pihak untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjalankan operasional sesuai standar, menjaga transparansi, serta melindungi kepentingan semua pihak, baik perusahaan maupun mitra petani. Hentikan Pola Kerja Biasa!” Sekda Aceh Singkil Beri Ultimatum Keras: Targetkan Lompatan Besar dan Akurasi Data Recovery Bencana Antisipasi Gejolak Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi, Sat Samapta Polres Muara Enim Siaga di SPBU Talang Jawa Keluhan: Alat Medis Puskesmas Tanjung Priok Bermasalah Indomaret Samping Pasar Waru Diduga Tak Berizin dan Langgar Aturan Jarak

Banner DPRD Kabupaten Samosir - Hari Jadi XXII Kabupaten Samosir

Beranda Peristiwa 7 Tahun Mengabdi, Pemerintah Kabupaten Nias Berhentikan Guru Honor

7 Tahun Mengabdi, Pemerintah Kabupaten Nias Berhentikan Guru Honor

DK86 - EDWARD F.F.LAHAGU- (Korwil Kepulauan Nias)

Januari 6, 20261061 Dilihat

IMG-20260106-WA0025

DK86- BREAKING NEWS

DELIKKASUS86.COM/KABUPATEN NIAS Pemerintah kabupaten Nias memberhentikan honor alias non ASN yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun mengapdi Selama ini. Selasa 06/01/2026

Kabarnya persoalan tersebut terkesan memicu reaksi keras dari masyarakat, Salah satu diantaranya Armawan Zai, salah seorang warga Nias, meminta Bupati Nias untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai alasan penghentian tersebut.

“Penghentian ini sangat mengejutkan dan tidak adil bagi para guru honorer yang telah lama mengabdi,” kata Armawan Zai. “Kami minta Bupati Nias untuk memberikan kejelasan mengenai nasib para guru honorer dan solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini.” Ungkapnya

Dampak negatif dari penghentian ini dapat dirasakan oleh para guru honorer dan masyarakat, seperti penurunan kualitas pendidikan dan kesulitan mencari guru pengganti. Oleh karena itu, Armawan Zai meminta pemerintah untuk mempertimbangkan solusi seperti pengangkatan kembali guru honorer atau pemberian kompensasi yang layak.

“Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan keputusan ini dan mencari solusi yang adil dan transparan bagi para guru honorer,” Tambahnya Armawan Zai sambil mengakhiri.

Hal tersebut didasari keluarnya surat larangan perekrutan dan pengangkatan pegawai non ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Nias dengan nomor surat : 800/1.2.2/3981/BKPSDM/XII/2025 yang dikeluarkan bupati Nias pada tanggal 24 Desember 2025,

Sampai berita ini diterbitkan pihak pemerintah kabupaten Nias belum memberikan penjelasan secara resmi, Namun awak media akan konfirmasi kepada bersangkutan dalam waktu dekat. (E85/Sep)

Post Views: 1,061

banner 300x250

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan