Pemkab Bojonegoro Verifikasi Data Bansos Lewat Penempelan Stiker Keluarga Miskin

Bojonegoro | Delikkasus86.com — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memastikan akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui langkah verifikasi lapangan. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan penempelan stiker keluarga miskin di rumah Kelompok Penerima Manfaat (KPM), meskipun kebijakan ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Kegiatan pemantauan penempelan stiker secara langsung dilakukan oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Selasa (6/1/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Agus Susetyo Hardiyanto beserta jajaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Amir Sahid, Kepala Dinas Kesehatan Ninik Susmiati, Kepala BPS Syawaludin Siregar, Camat Kapas Zenny Bachtiyar, Kepala Desa Bendo Bambang Caroko, serta unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan pantauan Delikkasus86.com, kegiatan penempelan stiker berlangsung tertib, lancar, dan sesuai dengan data penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa program penempelan stiker merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperoleh data kemiskinan yang valid dan akurat.
“Sesuai penegasan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, data yang digunakan dalam pemberian bantuan harus benar-benar valid agar tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data penerima bantuan sosial bersumber dari Data Kemiskinan Daerah (Damisda) yang dihimpun pemerintah desa melalui musyawarah desa, kemudian dilaporkan kepada Bupati setiap enam bulan sekali.

Menurutnya, penempelan stiker dilakukan sebagai bentuk pengecekan ulang atas laporan tersebut. Apabila di lapangan ditemukan ketidaksesuaian, data penerima akan dilakukan perbaikan.

“Jika terbukti tidak tepat sasaran, data tersebut akan dicoret. Karena itu, kami berharap masyarakat ikut terlibat dalam proses pengawasan dan segera melaporkan ke Dinas Sosial bila menemukan ketidaktepatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto menegaskan bahwa pemasangan stiker bukan bertujuan memberi label negatif, melainkan sebagai sarana verifikasi, validasi, dan transparansi penyaluran bantuan sosial.

“Damisda berasal dari desa, kemudian kami tindak lanjuti dengan pemasangan stiker sebagai bentuk pengecekan di lapangan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat sebanyak 50.987 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial di Kabupaten Bojonegoro sesuai data Damisda. Pemasangan stiker ditargetkan rampung pada pekan pertama Januari 2026.

Agus juga menambahkan, apabila terdapat KPM yang mencopot stiker, akan dilakukan verifikasi ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi kritik masyarakat terkait aspek privasi dan martabat penerima bantuan, Agus Susetyo Hardiyanto menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan, termasuk wacana penggantian stiker dengan sistem barcode atau QR Code.

“Penggunaan barcode adalah ide yang baik dan patut dipertimbangkan. Verifikasi tetap bisa dilakukan petugas, sementara privasi warga tetap terjaga,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan harus berjalan seimbang dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Kepala Desa Bendo, Bambang Caroko, mengapresiasi langkah Pemkab Bojonegoro yang melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

“Kami merasa bangga dan berterima kasih atas verifikasi langsung ini. Di Desa Bendo terdapat 108 KPM sesuai Damisda. Semoga langkah ini menjadi perbaikan data menuju validasi dan transparansi bagi masyarakat,” tuturnya.

Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan data kemiskinan daerah agar program bantuan sosial dapat berjalan adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (BAW)