Negara Hadir di Tengah Korban, Kanwil Kemenham Aceh Serap Aspirasi Peringatan 27 Tahun Peristiwa Simpang KKA

Aceh Utara, delikkasus86.com – Memperingati 27 tahun Peristiwa Simpang KKA pada Minggu, 3 Mei 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Aceh hadir langsung di Tugu Tragedi Simpang KKA untuk mewakili Wakil Menteri HAM RI. Kehadiran ini menjadi simbol nyata bahwa Kementerian HAM kini lebih proaktif dalam menjemput aspirasi dan menghapus jarak dengan masyarakat, khususnya para korban dan keluarga korban konflik di Aceh Utara.

Dalam sambutan dan arahannya, Kakanwil menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengarkan langsung suara dari akar rumput sebagai basis kebijakan pemulihan hak. Kehadiran ini menegaskan fungsi kementerian yang tidak hanya sebagai pengawas administrasi, tetapi sebagai pendamping setia masyarakat dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat.

Acara yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA (FK3T-SP.KKA) ini juga menjadi ajang sinergi lintas lembaga, dihadiri oleh Komnas HAM, KKR Aceh, Badan Reintegrasi Aceh, hingga perwakilan legislatif. Kebersamaan berbagai tokoh ini menunjukkan adanya satu visi yang kuat untuk mengawal agenda rekonsiliasi dan pemenuhan hak korban secara berkelanjutan di Bumi Serambi Mekkah.

Momen krusial terjadi saat Kakanwil Kementerian HAM Aceh menerima langsung dokumen Pernyataan Sikap dan Rekomendasi Tuntutan dari para keluarga korban. Dengan menerima pesan-pesan tersebut secara langsung, kementerian memastikan bahwa setiap tuntutan dan harapan masyarakat terdampak akan menjadi prioritas yang dibawa ke tingkat pusat guna memastikan tidak ada suara yang terabaikan dalam proses keadilan.

Kegiatan ditutup dengan konferensi pers bersama para pimpinan lembaga untuk mempertegas transparansi dan langkah konkret ke depan. Melalui peringatan ini, Kanwil Kementerian HAM Aceh membuktikan dedikasinya untuk hadir secara humanis di tengah masyarakat, memastikan bahwa sejarah kelam masa lalu menjadi pemantik bagi masa depan Aceh yang lebih adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.