JANGAN BIARKAN PENERTIBAN HANYA JADI FORMALITAS, BUKTIKAN KEPADA WARGA, BUKAN JANJI

DILIKKASUS86.COM – KOTA TANGERANG – Sabtu, 8 Agustus 2026 — Polemik Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali menjadi sorotan masyarakat.

Kembalinya aktivitas sejumlah pedagang setelah sebelumnya dilakukan penertiban menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana kesungguhan Pemerintah Kota Tangerang dalam menata dan menertibkan PKL di kawasan tersebut?

Warga mempertanyakan apakah penertiban yang dilakukan selama ini benar-benar merupakan langkah penegakan aturan atau hanya kegiatan sesaat yang berakhir sebagai formalitas.

Aparat turun ke lapangan. Pedagang ditertibkan. Dokumentasi dilakukan.

Namun setelah situasi kembali normal, aktivitas pedagang disebut kembali muncul.

Jika kondisi tersebut benar terjadi secara berulang, masyarakat menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh.

Sebab persoalannya bukan lagi sekadar keberadaan gerobak atau pedagang.

Persoalannya adalah konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan.

—

BANYAK PERSONEL BUKAN JAMINAN KETEGASAN

Masyarakat menilai ukuran keberhasilan penertiban bukan terletak pada banyaknya personel Satpol PP yang diturunkan ke lapangan.

Banyaknya anggota berseragam memang menunjukkan adanya kehadiran aparat.

Tetapi masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kehadiran.

Masyarakat membutuhkan hasil nyata.

Jika setelah penertiban pedagang kembali beraktivitas, publik tentu bertanya: apa yang terjadi setelah aparat meninggalkan lokasi?

Apakah pengawasan tidak berjalan?

Apakah tidak ada tindak lanjut?

Apakah terdapat toleransi?

Atau terdapat komunikasi tertentu yang belum diketahui masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka oleh pemerintah.

Ketegasan pemerintah tidak diukur dari jumlah anggota yang berdiri di lapangan, tetapi dari konsistensi aturan yang benar-benar dijalankan.

DIDUGA ADA KOMUNIKASI ATAU NEGOSIASI, PUBLIK MINTA KEJELASAN

Di tengah kembalinya aktivitas PKL, muncul pula informasi mengenai dugaan komunikasi atau negosiasi antara pihak yang disebut sebagai koordinator pedagang dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam penertiban.

Namun jika benar terdapat komunikasi yang menghasilkan kelonggaran atau memungkinkan pedagang kembali beraktivitas, masyarakat berhak mengetahui dasar kebijakannya.

Siapa yang berkomunikasi?

Dalam kapasitas apa?

Apakah ada keputusan resmi?

Apakah ada izin?

Atau hanya kesepakatan informal?

Pemerintah tidak seharusnya membiarkan pertanyaan tersebut berkembang menjadi spekulasi.

Jika tidak ada negosiasi, sampaikan secara terbuka.

Jika terdapat mekanisme resmi, jelaskan kepada masyarakat.
DUGAAN OKNUM SATPOL PP BERMAIN HARUS DIBUKTIKAN
Persoalan menjadi semakin serius setelah muncul dugaan adanya oknum anggota Satpol PP yang bermain di belakang koordinator PKL.

Tuduhan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta.
Namun karena menyangkut aparatur pemerintah, dugaan tersebut juga tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi.

Apabila memang tidak benar, Satpol PP memiliki hak dan kesempatan untuk menjelaskan kepada publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya anggota yang menyalahgunakan kewenangan, membantu kepentingan tertentu, atau terlibat dalam praktik yang melanggar aturan, maka pemeriksaan internal harus dilakukan sesuai ketentuan.

Jangan sampai masyarakat kecil menjadi sasaran penertiban, sementara pihak yang diduga bermain di belakang layar tidak pernah disentuh.

KASATPOL PP DITANTANG MEMBUKTIKAN KETEGASAN
Sorotan publik kini juga tertuju kepada pimpinan Satpol PP Kota Tangerang.

Masyarakat mempertanyakan apakah pimpinan mengetahui perkembangan aktivitas PKL di GOR Gondrong dan apakah telah dilakukan evaluasi terhadap penertiban sebelumnya.

Jika memang terdapat pelanggaran, masyarakat menunggu tindakan.

Jika terdapat dugaan keterlibatan anggota, masyarakat menunggu pemeriksaan.

Dan apabila semua dugaan tersebut tidak terbukti, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan.

Ketegasan seorang pimpinan bukan hanya terlihat ketika pasukannya turun ke lapangan. Ketegasan juga terlihat ketika pimpinan berani melakukan evaluasi dan membersihkan institusinya apabila ditemukan pelanggaran.
CAMAT CIPONDOH JUGA DIMINTA TERBUKA

Selain Satpol PP, Kecamatan Cipondoh juga menjadi bagian penting dalam persoalan ini.

Warga meminta kejelasan mengenai koordinasi antara pihak kecamatan dengan Satpol PP.

Apakah keberadaan PKL di kawasan GOR Gondrong memang dilarang?

Jika dilarang, mengapa aktivitas kembali muncul?

Jika diperbolehkan dalam kondisi tertentu, apa dasar kebijakannya?

Masyarakat tidak ingin mendapatkan informasi yang berbeda-beda.

Aturan harus jelas, mekanisme harus jelas, dan pihak yang bertanggung jawab juga harus jelas.

PENERTIBAN JANGAN HANYA MENJADI FORMALITAS

Warga mempertanyakan apakah penertiban selama ini benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya menjadi kegiatan administratif.

Sebab apabila pola yang terjadi adalah aparat datang, melakukan penertiban, mengambil dokumentasi, lalu setelah beberapa waktu pedagang kembali berjualan, maka wajar jika publik mempertanyakan efektivitas kegiatan tersebut.

Penertiban bukan sekadar foto.

Penertiban bukan sekadar jumlah personel.

Penertiban harus memiliki hasil dan keberlanjutan.

Jangan sampai masyarakat melihat adanya pola:

ditertibkan hari ini, kembali berjualan kemudian.

Jika pola tersebut terus berulang, kewibawaan pemerintah di mata masyarakat akan dipertaruhkan.

KE MANA MARWAH PEMKOT TANGERANG?

Pemerintah Kota Tangerang merupakan pelayan masyarakat.

Karena itu, marwah pemerintah tidak seharusnya diukur dari banyaknya aparat yang turun ke lapangan.

Marwah pemerintah harus terlihat dari ketegasan, integritas, pelayanan dan keberanian mengambil keputusan yang adil.

Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya terlihat ketika kamera menyala.

Masyarakat membutuhkan pemerintah yang tetap bekerja ketika kamera sudah tidak ada.

Pemerintah juga harus mampu membedakan antara penertiban dengan tindakan represif.

Pedagang adalah masyarakat yang membutuhkan penghasilan.

Karena itu, apabila memungkinkan, pemerintah harus menghadirkan solusi penataan yang manusiawi.

Namun solusi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan.

Jika suatu kawasan memang tidak diperbolehkan untuk berjualan, maka aturan harus diterapkan secara konsisten.

Jika terdapat lokasi yang diperbolehkan, pemerintah harus menjelaskan mekanismenya secara transparan.

WARGA: JANGAN HANYA PEDAGANG YANG DITERTIBKAN

Keresahan masyarakat semakin besar ketika muncul dugaan adanya pihak tertentu yang berperan sebagai koordinator atau penghubung pedagang.

Warga meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi pedagang yang berada di lapangan.

Jika terdapat pihak yang diduga menarik pungutan, mengatur lapak, menyewakan tempat, atau melakukan pungutan kepada pedagang tanpa dasar kewenangan yang sah, maka dugaan tersebut harus diperiksa.

Namun prosesnya tetap harus berdasarkan bukti dan mekanisme hukum.

Tidak boleh ada main hakim sendiri.

Yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses melalui jalur yang sesuai.

WARGA: “ANGKAT SEMUA GROBAK, TINDAK OKNUM PUNGLI TANPA PANDANG BULU”

Salah seorang warga menyampaikan harapan agar pemerintah tidak lagi melakukan penertiban setengah-setengah.

«“Satu kata, angkat semua gerobak dan tindak tegas oknum yang diduga melakukan pungli. Jangan pandang bulu. Kalau semuanya ditertibkan sesuai aturan dan yang terbukti melakukan pungli diproses, saya yakin persoalan ini akan beres,” ujar warga.»

Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan masyarakat yang menginginkan penyelesaian secara menyeluruh.

Menurut warga, jangan sampai hanya pedagang kecil yang menjadi sasaran, sementara pihak yang diduga mengatur atau mengambil keuntungan dari keberadaan PKL justru tidak tersentuh.

“Kalau memang ada oknum yang bermain dan terbukti melakukan pungli, siapa pun orangnya harus ditindak. Jangan ada tebang pilih,” lanjutnya.

Aspirasi tersebut tentu harus ditempatkan sebagai suara masyarakat, sedangkan dugaan pungli maupun keterlibatan pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan.

TUJUH PERTANYAAN PUBLIK UNTUK PEMERINTAH

Persoalan GOR Gondrong setidaknya menyisakan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka:

1. Apakah aktivitas PKL di kawasan GOR Gondrong diperbolehkan atau dilarang?

2. Jika dilarang, mengapa setelah penertiban masih terdapat pedagang yang kembali beraktivitas?

3. Apakah benar terdapat komunikasi atau negosiasi dengan pihak yang disebut sebagai koordinator PKL?

4. Jika terdapat toleransi atau kebijakan tertentu, siapa yang memberikan kewenangan dan apa dasar hukumnya?

5. Apakah Pemerintah Kota Tangerang mengetahui adanya dugaan oknum Satpol PP yang disebut-sebut bermain di belakang koordinator pedagang?

6. Apakah dugaan tersebut akan dilakukan pemeriksaan secara internal?

7. Siapa yang bertanggung jawab memastikan penertiban tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman.

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

PEMERINTAH HARUS HADIR DENGAN SOLUSI

Persoalan PKL tidak akan selesai hanya dengan mengusir pedagang dari satu lokasi ke lokasi lain.

Pemerintah perlu memiliki kebijakan penataan yang jelas.

Pedagang membutuhkan tempat mencari nafkah.

Masyarakat membutuhkan ruang publik yang tertib.

Pemerintah membutuhkan penegakan aturan.

Ketiga kepentingan tersebut seharusnya dapat dipertemukan melalui kebijakan yang terukur dan transparan.

Tetapi apabila memang ada pihak yang memanfaatkan persoalan PKL untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak berdasarkan bukti.

INSAN PERS AKAN TERUS MENGAWAL

Mediaistana.com menempatkan pemberitaan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat.

Seluruh informasi mengenai dugaan negosiasi, dugaan keterlibatan oknum, maupun dugaan pungli masih memerlukan verifikasi, bukti dan klarifikasi dari pihak terkait.

Pihak Satpol PP, Kecamatan Cipondoh, Pemerintah Kota Tangerang, koordinator pedagang maupun pihak lain yang disebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan.

Namun diamnya sebuah institusi tidak boleh menjadi alasan bagi media untuk menghentikan fungsi kontrol sosial.

Sebaliknya, media juga berkewajiban memberikan ruang bagi pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

PUBLIK MENUNGGU TINDAKAN, BUKAN SEKADAR JANJI

Kini persoalan GOR Gondrong bukan lagi sekadar persoalan gerobak PKL.

Ini sudah menjadi ujian terhadap konsistensi Pemerintah Kota Tangerang dalam menegakkan aturan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Banyaknya personel Satpol PP bukanlah ukuran utama keberhasilan.

Yang ditunggu masyarakat adalah keberanian pemerintah mengambil keputusan.

Jika memang melanggar aturan, tertibkan sesuai prosedur.

Jika pedagang membutuhkan solusi, berikan penataan.

Jika terdapat dugaan pungli, periksa.

Jika terdapat dugaan oknum aparat terlibat, lakukan pemeriksaan.

Jika tidak terbukti, sampaikan hasil klarifikasi kepada masyarakat.

Jangan ada tebang pilih. Jangan ada perlakuan berbeda. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya.

Sebab marwah Pemerintah Kota Tangerang sebagai pelayan masyarakat tidak dibangun melalui banyaknya personel di lapangan.

Marwah pemerintah dibangun melalui ketegasan, keadilan, integritas dan keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Dan kini warga GOR Gondrong menunggu satu hal:

BUKAN SEKADAR PENERTIBAN, TETAPI PENYELESAIAN.

BUKAN SEKADAR DOKUMENTASI, TETAPI TINDAKAN.

BUKAN SEKADAR JANJI OMON OMON ,WARGA MINTA BUKTI NYATA BENAR BENAR TERTIB DAN TIDAK AKAN KEMBALI.