banner 200x800

banner 200x800

Konten Spesial

Pernyataan Ketua DPD Akpersi Kalbar: Pers Harus Bersatu Lawan Intimidasi Bongkar Riwayat Tanah Gunung Salak Petani Penggarap Gandeng Ahli Agraria Syahbudin Padang Murka di Hari Pers Nasional: Mobil Dilempar OTK, Diintimidasi di Kantor Desa, Kebebasan Pers Dinilai Semakin Mati Peringati Hari Pers Sedunia, Ketum PWDPI : Wartawan Harus Profesional dan Jadi Penggerak Ekonomi Prabowo Pangkas Potongan Aplikator Ojol di Bawah 10 Persen, Nusantara Youth Institute: Negara Akhirnya Hadir Bela Driver

Banner DPRD Kabupaten Samosir - Hari Jadi XXII Kabupaten Samosir

Mei 3, 2026

Syahbudin Padang Murka di Hari Pers Nasional: Mobil Dilempar OTK, Diintimidasi di Kantor Desa, Kebebasan Pers Dinilai Semakin Mati

Jeritan Wartawan di Hari Pers Nasional: Syahbudin Padang Mengaku Diteror OTK dan Ditekan Saat Kawal Kasus Sawit […]

Pernyataan Ketua DPD Akpersi Kalbar: Pers Harus Bersatu Lawan Intimidasi

Bongkar Riwayat Tanah Gunung Salak Petani Penggarap Gandeng Ahli Agraria

Syahbudin Padang Murka di Hari Pers Nasional: Mobil Dilempar OTK, Diintimidasi di Kantor Desa, Kebebasan Pers Dinilai Semakin Mati

Diduga ‘Alergi Wartawan’, Kepala Dapur SPPG Pematang Bungkam Saat Dikonfirmasi Soal Pemberitaan Yang beredar

Satgas Ops Damai Cartenz Gelar Patroli Dialogis dan Sambang ke SDN Bale, Perkuat Kedekatan Humanis dengan Masyarakat.

Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal.

Peringati Hari Pers Sedunia, Ketum PWDPI : Wartawan Harus Profesional dan Jadi Penggerak Ekonomi

Prabowo Pangkas Potongan Aplikator Ojol di Bawah 10 Persen, Nusantara Youth Institute: Negara Akhirnya Hadir Bela Driver

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Ungkap Kedepankan 4 Konsep Smart City.

Prabowo Pangkas Potongan Aplikator Ojol di Bawah 10 Persen, Nusantara Youth Institute: Negara Akhirnya Hadir Bela Driver Jakarta – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas potongan tarif aplikator ojek online (ojol) hingga di bawah 10 persen mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Nusantara Youth Institute yang menilai langkah tersebut sebagai terobosan besar dalam memperbaiki ketimpangan ekonomi digital sekaligus bentuk nyata keberpihakan negara terhadap jutaan pengemudi transportasi online di Indonesia. Pernyataan Presiden disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Di hadapan ribuan buruh dan pekerja, Prabowo menegaskan bahwa skema potongan dari perusahaan aplikator selama ini harus dievaluasi karena terlalu membebani para driver yang menjadi ujung tombak layanan transportasi digital. “Kalian minta 10 persen ya? Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen,” tegas Prabowo, disambut sorak dukungan massa. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan nasional karena menyentuh persoalan lama yang selama bertahun-tahun dikeluhkan para pengemudi ojol: tingginya potongan aplikasi yang menggerus penghasilan harian mereka. Selama ini, banyak driver menilai sistem pembagian pendapatan tidak seimbang, di mana risiko kerja sepenuhnya berada di tangan pengemudi, sementara potongan platform tetap besar. Presiden juga mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang berisi sejumlah kebijakan strategis. Regulasi tersebut mencakup perlindungan BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, peningkatan standar kesejahteraan mitra pengemudi, hingga pembagian pendapatan minimal 92 persen untuk driver. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi memandang pengemudi transportasi online sebagai sektor pinggiran, melainkan bagian penting dari tulang punggung ekonomi nasional. Direktur Eksekutif Nusantara Youth Institute, Lingga Pangayumi Nasution, menyebut kebijakan Presiden sebagai keputusan progresif yang layak diapresiasi. Menurutnya, negara akhirnya turun tangan memperbaiki relasi yang timpang antara perusahaan platform digital dan para pekerja lapangan. “Ini bukan sekadar kebijakan teknis mengenai angka potongan. Ini adalah koreksi terhadap ketidakadilan dalam ekonomi platform. Selama ini, beban terbesar justru dipikul driver, sementara perusahaan aplikator tetap menikmati margin tinggi. Dengan kebijakan di bawah 10 persen, pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil,” ujar Lingga. Ia menambahkan, potongan hingga 20 persen yang selama ini lazim diterapkan sangat memberatkan, terutama pada layanan promo atau tarif hemat. Dalam banyak kasus, pengemudi harus bekerja lebih lama dengan pendapatan bersih yang semakin kecil, sementara biaya operasional seperti bensin, servis kendaraan, cicilan motor, dan kebutuhan harian terus meningkat. “Kalau potongan tinggi terus dipertahankan, maka driver hanya bekerja untuk menutup biaya operasional. Ini jelas tidak sehat bagi ekosistem digital nasional,” tegasnya. Meski demikian, Lingga mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada pengumuman kebijakan, melainkan implementasi di lapangan. Ia meminta pemerintah membentuk mekanisme pengawasan yang ketat agar perusahaan aplikator benar-benar menjalankan aturan tersebut tanpa celah manipulasi. “Jangan sampai kebijakan hebat ini hanya berhenti di atas kertas. Negara harus hadir mengawasi. Pastikan skema pembagian 92 persen benar-benar diterima driver, bukan sekadar angka di laporan perusahaan,” lanjutnya. Di sisi lain, para pengemudi ojol menyambut positif rencana tersebut. Banyak driver menilai pemangkasan potongan aplikator akan berdampak langsung pada penghasilan yang mereka bawa pulang setiap hari. Dengan potongan lebih rendah, kesejahteraan keluarga pengemudi dinilai bisa meningkat signifikan. Sementara itu, GoTo melalui Gojek serta Grab menyatakan siap mematuhi kebijakan pemerintah. Kedua perusahaan juga menyampaikan akan melakukan kajian lanjutan serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar transisi kebijakan berjalan baik. Bagi Nusantara Youth Institute, keputusan Presiden Prabowo menjadi momentum bersejarah dalam membangun ekonomi digital yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga mendorong agar ke depan pemerintah menyusun regulasi lanjutan mengenai status kerja mitra digital, perlindungan sosial jangka panjang, serta kepastian pendapatan minimum bagi jutaan pengemudi di Indonesia. Jika diterapkan konsisten, kebijakan ini diyakini bukan hanya meningkatkan kesejahteraan driver, tetapi juga menandai babak baru hubungan antara negara, teknologi, dan pekerja di era ekonomi digital.

Tag: Kebebasan Pers Dinilai Semakin Mati

BeritaMei 3, 2026

Syahbudin Padang Murka di Hari Pers Nasional: Mobil Dilempar OTK, Diintimidasi di Kantor Desa, Kebebasan Pers Dinilai Semakin Mati

Jeritan Wartawan di Hari Pers Nasional: Syahbudin Padang Mengaku Diteror OTK dan Ditekan Saat Kawal […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.