Maung Garuda Nusantara Mengencam Keras Kegagalan Proyek Bendungan BSH-0 Rp 67,9 Miliar, Mendesak Audit

Dilikkasus86.com – dan Tindakan Tegas DPRD
Kabupaten Bekasi – Cikarang  – 11 Februari 2026 — Ketua Umum Maung Garuda Nusantara (MGN), Fadil Yakub, mengeluarkan kecaman keras atas gagalnya proyek Bendungan BSH-0 di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Proyek senilai Rp 67,9 miliar yang dikerjakan oleh PT.

Lestari Nauli Jaya belum selesai meski masa pekerjaan telah habis, menimbulkan dugaan wanprestasi kontrak dan indikasi penyelewengan anggaran APBD.

Fadil menegaskan bahwa keterlambatan proyek ini tidak bisa ditoleransi. Pj Bupati dan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi harus bertanggung jawab penuh dan tidak boleh hanya mengumbar pernyataan normatif atau pencitraan publik.

“Waktu pelaksanaan proyek sudah habis, pekerjaan tetap molor, dan masyarakat dirugikan. Ini bukan sekadar keterlambatan teknis. Kami menuntut DPRD dan instansi pengawas untuk segera melakukan audit menyeluruh. Jangan sampai uang rakyat yang mencapai puluhan miliar hanya menjadi alat pencitraan tanpa hasil nyata di lapangan,” tegas Fadil.

MGN menegaskan bahwa proyek ini harus segera diaudit baik secara teknis maupun administratif, dan jika ditemukan pelanggaran kontrak atau indikasi penyelewengan dana APBD, harus ada tindakan hukum dan administratif yang tegas terhadap pihak terkait.

Beberapa tuntutan tegas MGN
Audit menyeluruh dan transparan terhadap proyek, kontraktor, dan penggunaan anggaran APBD.
Pelaporan progres pekerjaan secara resmi dan terbuka kepada publik.

Sanksi tegas bagi pihak kontraktor dan pejabat pengawas jika terbukti terjadi wanprestasi kontrak atau penyalahgunaan anggaran.
DPRD diminta mengawasi proses audit dan menindaklanjuti temuan agar tidak terjadi kerugian negara lebih lanjut.

“Maung Garuda Nusantara menegaskan, kegagalan kontrak dan indikasi penyelewengan APBD ini bukan sekadar isu administratif.

Ini adalah isu rakyat dan negara. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan, dan pihak yang lalai atau melanggar hukum harus diberikan sanksi maksimal. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada tindakan nyata,” tambah Fadil.

Hingga saat ini, pihak kontraktor dan instansi terkait belum memberikan penjelasan resmi mengenai keterlambatan dan dugaan penyimpangan. MGN menekankan komitmen penuh untuk memastikan anggaran negara digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Mardani Lubis/RED