Polri Ungkap Kasus Penyiraman Aktivis KontraS: Keterlibatan Oknum TNI Tidak Mengubah Jalur Hukum Sipil

Polri Ungkap Kasus Penyiraman Aktivis KontraS: Keterlibatan Oknum TNI Tidak Mengubah Jalur Hukum Sipil

Jakarta, 19 Maret 2026 — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026 di kawasan Salemba I–Talang, Jakarta Pusat,

menegaskan kembali prinsip dasar negara hukum Indonesia: tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 23.37 WIB ini berlangsung hanya beberapa jam setelah korban menghadiri diskusi publik di Kantor YLBHI Menteng dengan tema “Remiliterisme dan Judicial Review UU TNI,” yang membahas batas relasi sipil dan militer dalam negara demokrasi.

Forum Sipil Nusantara Bersatu menilai bahwa pola serangan yang cepat, presisi, dan tanpa interaksi menunjukkan indikasi perencanaan matang. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan forum tersebut, dikatakan:

“Ini bukan sekadar tindak kekerasan biasa. Eksekusi dengan presisi waktu, arah, dan metode menunjukkan adanya desain yang telah disiapkan sebelumnya, yang secara sadar menargetkan individu dalam konteks aktivitas sipilnya.”
Kronologi Peristiwa dan Penanganan Investigatif
Polri melalui Polda Metro Jaya membangun konstruksi perkara secara bertahap dan berbasis bukti. Puluhan titik CCTV dianalisis, jalur pelaku dipetakan, dan rekonstruksi waktu kejadian dilakukan untuk memastikan akurasi fakta. Dari proses tersebut, identitas pelaku mulai mengerucut pada oknum anggota TNI.

Pihak TNI kemudian secara resmi menyatakan telah mengamankan sejumlah personel yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun, terdapat perbedaan identitas yang diumumkan oleh kedua institusi. Polri menyebut inisial pelaku lapangan sebagai BHC dan MAK, sementara TNI merilis NDP, SL, BHW (BWH), dan ES sebagai bagian dari struktur internal. Forum Sipil Nusantara Bersatu menekankan bahwa perbedaan ini mencerminkan adanya “information gap” dan pentingnya penyatuan data agar publik tidak bingung dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga.

Penyelidikan Polri menggunakan metode scientific crime investigation, dengan bukti digital diverifikasi secara objektif. CCTV dan rekaman jalur pelaku memiliki kekuatan pembuktian tinggi karena dapat diuji di pengadilan. Forum menekankan pentingnya keterbukaan informasi, menilai transparansi ini sebagai bagian dari prinsip good governance, di mana akuntabilitas institusi publik menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat.
Kewenangan Hukum Sipil dan Peran Peradilan Militer
Forum Sipil Nusantara Bersatu menegaskan bahwa keterlibatan unsur TNI dalam kasus ini tidak mengubah status hukum perkara. Korban adalah warga sipil, lokasi kejadian berada di ruang publik, dan perbuatan yang dilakukan masuk kategori tindak pidana umum.

Dalam sistem hukum pidana, prinsip kompetensi absolut menentukan lembaga mana yang berwenang menangani suatu perkara berdasarkan objek dan lokasi kejadian. Karena ini terjadi di ruang sipil dan menyasar warga sipil, yurisdiksi tetap berada pada sistem peradilan sipil.
Peradilan militer memiliki fungsi spesifik: menjaga disiplin dan hukum internal militer. Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa peradilan militer hanya menangani pelanggaran yang terjadi dalam konteks kedinasan militer, seperti pelanggaran disiplin, tindakan kriminal internal, atau peristiwa yang terjadi dalam lingkungan militer. Kasus pidana umum yang menyasar warga sipil berada di luar lingkup peradilan militer, sehingga memindahkan jalur hukum ke ranah militer akan merusak prinsip due process of law dan mengurangi legitimasi penegakan hukum.

Forum juga menekankan prinsip equality before the law, di mana semua pihak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa pengecualian. Status pelaku sebagai anggota TNI tidak dapat menggeser jalur hukum sipil. Hal ini penting agar publik memahami bahwa hukum berlaku objektif, bukan berdasarkan kedudukan institusi pelaku.
Analisis Risiko Hukum dan Implikasi Institusional
Kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi negara hukum di Indonesia. Jika status pelaku memengaruhi jalur hukum, maka fondasi rule of law akan terganggu. Forum Sipil Nusantara Bersatu menegaskan, seluruh institusi negara harus menempatkan diri sesuai batas kewenangannya.

Selain itu, dualisme jalur hukum — di mana satu perkara bisa ditangani oleh peradilan sipil sekaligus militer — berpotensi menimbulkan distorsi sistem hukum, menurunkan kepercayaan publik, dan melemahkan legitimasi penegakan hukum. Forum menyatakan bahwa penegakan hukum berbasis bukti dan transparansi merupakan cara terbaik untuk menjaga kredibilitas institusi penegak hukum sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara obyektif.
Perspektif Publik dan Transparansi
Forum Sipil Nusantara Bersatu menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam kasus ini. Publik memiliki hak mengetahui perkembangan penyelidikan, identitas pelaku yang sahih, dan metode yang digunakan dalam pengumpulan bukti. Pendekatan Polri yang terbuka dan berbasis bukti digital menutup ruang spekulasi dan memperkuat dominasi fakta.

“Transparansi membangun kepercayaan publik. Penegakan hukum yang berbasis data membuat fakta lebih dominan dibanding spekulasi,” ujar pernyataan resmi forum.
Kesimpulan: Konsistensi Jalur Hukum adalah Fondasi Negara Hukum
Dengan seluruh fakta dan konstruksi hukum yang telah dibangun, Forum Sipil Nusantara Bersatu menegaskan bahwa arah penanganan kasus ini menjadi jelas:

Proses penyelidikan dan penuntutan harus tetap dalam jalur hukum sipil.
Metode ilmiah dan berbasis bukti digital menjadi fondasi utama investigasi.
Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci membangun kepercayaan publik.

Status pelaku, termasuk sebagai anggota TNI, tidak boleh mengubah jalur hukum.
Kasus penyiraman aktivis KontraS ini menjadi ujian nyata bagi konsistensi negara hukum di Indonesia. Forum menegaskan bahwa penegakan hukum yang objektif, transparan, dan konsisten adalah fondasi untuk memperkuat prinsip rule of law, memastikan keadilan ditegakkan, dan menjaga kredibilitas institusi negara di mata publik.

• RED// David.SE