DEMI PSSB, KEPALA MTs GUPPI MALINTANG DIDUGA TEGA “MENCEKIK” GURU HONORER LEWAT PUNGLI BERKEDOK RAPAT INTERNAL

Dilikkasus86.com – 26 Mei 2026 – Dunia pendidikan di Malintang kembali tercoreng. Kali ini sorotan tajam mengarah kepada MTs GUPPI Malintang yang diduga menjadi ladang praktik pungutan liar berkedok kepentingan sekolah.

Ironisnya, dugaan pungli tersebut disebut-sebut dilakukan langsung oleh oknum Kepala Madrasah, Amir Mahmud, terhadap para guru honorer yang selama ini mengabdi dengan kondisi ekonomi serba terbatas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari sejumlah sumber terpercaya, pungutan itu dilakukan dengan dalih pengadaan PSSB (Pakaian Seragam Siswa Baru) yang akan dibagikan gratis kepada calon siswa baru tahun ajaran mendatang. Namun di balik embel-embel “gratis”, justru para guru honorer diduga dijadikan sapi perah untuk menutupi kebutuhan program tersebut.

Parahnya lagi, nominal pungutan yang dibebankan disebut tidak masuk akal dan sangat memberatkan.

Guru infassing dikabarkan dipungut hingga Rp1,5 juta per orang, guru sertifikasi Rp1 juta, sementara guru bidang studi dibebankan mulai Rp200 ribu hingga Rp600 ribu sesuai hari kerja. Kebijakan itu memantik kemarahan dan kekecewaan para tenaga pendidik yang merasa diperas di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

“Sebetulnya hati kecil kami menangis. Kami ini guru honorer, bukan pejabat kaya. Tapi malah dibebani pungutan besar seperti ini,” ungkap salah seorang guru dengan nada kecewa.

Para guru mengaku tidak berani bersuara lantang karena khawatir mendapat tekanan, intimidasi, hingga ancaman kehilangan pekerjaan. Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya pola tekanan sistematis di internal madrasah demi memuluskan pengumpulan dana.

Sumber lain menyebutkan, rapat guru yang dijadikan dasar pengutipan dana diduga hanya formalitas belaka dan lebih mengarah pada pemaksaan kehendak.

Para guru disebut tidak memiliki ruang untuk menolak karena takut dianggap melawan pimpinan.
“Kami dipaksa ikut arus. Kalau menolak, takut dianggap pembangkang. Padahal pengadaan seragam siswa baru itu bukan tanggung jawab guru,” ujar sumber lainnya.

Kondisi ini membuat publik geram. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat mencerdaskan generasi bangsa justru diduga berubah menjadi arena pungli terselubung. Guru honorer yang seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan malah diduga dijadikan korban kebijakan yang dinilai semena-mena.

Sejumlah tokoh masyarakat dan warga sekitar juga mulai angkat suara menyoroti kepemimpinan Amir Mahmud selama kurang lebih 10 bulan terakhir yang dinilai tidak membawa perubahan signifikan bagi kemajuan madrasah. Bahkan, masyarakat menilai kondisi sekolah justru semakin semrawut dan mengalami kemunduran.

Mereka mendesak yayasan segera turun tangan dan tidak tutup mata terhadap kegaduhan yang terus terjadi di lingkungan madrasah tersebut.

“Kalau yayasan masih peduli masa depan sekolah ini, harus berani bertindak tegas. Jangan biarkan jabatan kepala sekolah dijadikan alat kepentingan pribadi,” tegas salah seorang tokoh masyarakat.

Dugaan pungli di lingkungan pendidikan sendiri dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terbukti dilakukan dengan unsur pemaksaan dan penyalahgunaan jabatan. Praktik pungutan liar juga bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi serta mencederai prinsip pendidikan yang bersih dan bermartabat.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Maranaek Hasibuan, saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa laporan tersebut sedang dalam proses penanganan oleh pihak Penmad Kemenag Madina.
Namun publik kini menunggu langkah nyata, bukan sekadar jawaban normatif.

Masyarakat meminta aparat terkait dan pihak yayasan benar-benar mengusut dugaan pungli tersebut secara transparan dan terbuka. Jika terbukti, tindakan tegas harus dijatuhkan tanpa kompromi demi menyelamatkan marwah dunia pendidikan dari praktik-praktik yang dinilai mencoreng nama guru dan sekolah.
Dilikkasus86.com
Redaksi