Aspirasi Masyarakat Soal PKL GOR Gondrong Menguat, Warga Pertanyakan Peran Camat, Satpol PP dan APH

Mediaistana.com – 6 Juni 2026 – TANGERANG – Gelombang aspirasi masyarakat terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Jalan Sawa Dalam, terus menguat.

Di tengah berbagai keluhan yang disampaikan warga selama ini, muncul pertanyaan publik mengenai sejauh mana peran pemerintah kecamatan, Satpol PP, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam merespons tuntutan masyarakat yang menginginkan penataan dan penegakan aturan secara konsisten.

Menurut sejumlah warga, persoalan PKL di kawasan tersebut telah berlangsung cukup lama dan berulang kali menjadi perhatian publik.

Berbagai laporan, keluhan, hingga masukan dari masyarakat disebut telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Namun sebagian warga menilai hasil yang terlihat di lapangan belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat.

“Yang dipertanyakan masyarakat bukan hanya soal keberadaan PKL, tetapi bagaimana respons pemerintah terhadap aspirasi yang sudah berulang kali disampaikan. Warga ingin ada kepastian dan penjelasan yang transparan,” ujar salah seorang warga.

Masyarakat menilai bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mendengar, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi publik sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, warga berharap adanya komunikasi yang terbuka mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan maupun rencana penyelesaian yang akan ditempuh.

Di sisi lain, Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum juga menjadi sorotan masyarakat. Warga berharap setiap kebijakan yang telah diumumkan kepada publik dapat diikuti dengan pengawasan dan penegakan yang konsisten sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, terkait peran Aparat Penegak Hukum (APH), masyarakat berharap apabila terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran hukum, maka setiap laporan tersebut dapat diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah tokoh masyarakat mengingatkan bahwa kritik dan pertanyaan yang disampaikan warga merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik.

Warga juga berharap seluruh pihak terkait dapat duduk bersama mencari solusi yang tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para pedagang.

Namun demikian, masyarakat menegaskan bahwa kepentingan umum, ketertiban lingkungan, dan kepatuhan terhadap aturan tetap harus menjadi prioritas.

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu penjelasan dan langkah konkret dari pihak-pihak yang berwenang terkait perkembangan penanganan polemik PKL di kawasan GOR Gondrong, Jalan Sawa Dalam.

“Pertanyaan masyarakat sederhana: sudah sejauh mana aspirasi warga ditindaklanjuti? Warga berharap ada jawaban yang jelas melalui tindakan dan komunikasi yang terbuka,” demikian pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.