Bukti Transfer, Chat WhatsApp dan Kwitansi Diduga Bongkar Praktik Setoran Lapak PKL GOR Gondrong, inisial KS Jadi Sorotan Publik

DK86- BREAKING NEWS

TANGERANG – Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh | Kamis, 18 Juni 2026
Tabir dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan penguasaan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, perlahan mulai terbuka. Setelah sebelumnya hanya menjadi pembicaraan di kalangan pedagang, kini sejumlah bukti yang diklaim dimiliki para PKL mulai bermunculan dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan, terdapat bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp, bukti transfer pembayaran, hingga kwitansi penerimaan uang yang diduga berkaitan dengan penyewaan lapak PKL kepada seseorang yang disebut berinisial KS.

Menurut narasumber, terbongkarnya dokumen-dokumen tersebut bermula ketika para pedagang mempertanyakan hak mereka atas lapak yang sebelumnya telah dibayar. Persoalan semakin memanas setelah adanya penertiban PKL yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Cipondoh bersama Satpol PP, sehingga aktivitas perdagangan di lokasi tersebut terhenti.

Akibat kondisi tersebut, para pedagang mulai meminta kejelasan mengenai status lapak yang mereka tempati serta mempertanyakan nasib uang yang telah disetorkan. Dari sinilah berbagai bukti pembayaran diduga mulai bermunculan ke publik.

“Awalnya pedagang hanya meminta kejelasan. Karena mereka merasa sudah membayar lapak. Ketika aktivitas berdagang dihentikan akibat penertiban, mereka mulai mempertanyakan hak mereka. Dari situ muncul bukti transfer, chat WhatsApp dan kwitansi pembayaran yang selama ini disimpan oleh para pedagang,” ujar narasumber kepada awak media.

Menurut pengakuan sejumlah PKL, pembayaran tersebut dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan lokasi berjualan. Sebagian pedagang mengaku memiliki bukti transfer ke rekening tertentu, sementara yang lain mengaku menerima kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran.

Munculnya bukti-bukti tersebut kini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Siapa sebenarnya pihak yang memberikan kewenangan untuk mengelola dan menyewakan lapak di kawasan GOR? Apakah terdapat dasar hukum yang sah dalam pengelolaan tersebut? Dan yang lebih penting, ke mana aliran dana yang selama ini dihimpun dari para pedagang?

Masyarakat menilai persoalan ini tidak lagi sekadar polemik antara pedagang dan pengelola lapak. Kasus ini berpotensi membuka dugaan adanya sistem yang berjalan selama bertahun-tahun tanpa pengawasan dan transparansi yang memadai.

Warga juga mempertanyakan bagaimana praktik tersebut bisa berlangsung jika memang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab kawasan GOR merupakan fasilitas publik yang seharusnya berada dalam pengawasan pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi objek bisnis pribadi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi.

Sorotan publik kini mengarah pada dugaan adanya pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari keberadaan para PKL. Jika benar terdapat transaksi penyewaan lapak kepada para pedagang, maka masyarakat meminta agar seluruh mekanisme pengelolaannya dibuka secara terang-benderang kepada publik.

Lebih jauh, warga mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi administrasi semata. Bukti transfer, percakapan WhatsApp, dan kwitansi yang disebut-sebut dimiliki para pedagang harus ditelusuri secara profesional untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.

“Kalau memang ada bukti pembayaran, maka harus jelas siapa penerimanya, atas dasar apa uang itu dipungut, dan digunakan untuk apa. Jangan sampai masyarakat kecil yang sudah susah mencari nafkah justru menjadi korban permainan oknum yang memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.

Warga juga meminta Pemerintah Kota Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Kelurahan Gondrong, Satpol PP, Inspektorat, hingga aparat kepolisian untuk membentuk tim investigasi yang mampu mengungkap seluruh fakta yang terjadi di lapangan.

Pemeriksaan, menurut warga, tidak boleh berhenti pada pihak yang menerima uang semata. Aparat juga harus mengungkap apakah terdapat pihak lain yang mengetahui, membiarkan, atau bahkan ikut menikmati hasil dari dugaan praktik tersebut.

Kasus ini kini menjadi perhatian serius karena menyangkut nasib puluhan bahkan ratusan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas berdagang di kawasan GOR. Mereka berharap ada kepastian hukum, kejelasan status lapak, serta pertanggungjawaban terhadap uang yang telah mereka keluarkan.

Masyarakat menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri. Namun di sisi lain, seluruh dugaan yang berkembang juga harus ditindaklanjuti secara profesional agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Kini publik menunggu keberanian pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik setoran lapak PKL yang mulai terungkap melalui bukti transfer, percakapan WhatsApp, dan kwitansi pembayaran tersebut. Jika benar terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan lapak di kawasan GOR Gondrong, maka masyarakat menuntut agar seluruh pihak yang terlibat diungkap secara terbuka dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum ketika kepentingan rakyat kecil menjadi korban.