Rp666 Juta Proyek Turap Tangerang Minim Data, Mandor,Konsultan Diduga Menghindar

DILIKKASUS86.COM — KOTA TANGERANG, 1 SEPTEMBER 2026
Proyek Peningkatan Turap S.P. Kehakiman, Kecamatan Tangerang, senilai Rp666.598.000,00 dari APBD 2026, menjadi sorotan. Persoalannya bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan transparansi informasi proyek yang dinilai belum memadai.

Papan informasi di lokasi disebut tidak menampilkan sejumlah data teknis penting, seperti panjang pekerjaan, dimensi galian, volume pekerjaan, dan spesifikasi material. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan melakukan pengawasan terhadap proyek yang dibiayai uang publik.

Awak media kemudian berupaya meminta konfirmasi melalui nomor kontak yang tercantum pada papan proyek. Namun, berdasarkan keterangan tim di lapangan, pesan WhatsApp dan panggilan telepon belum memperoleh respons.

Upaya konfirmasi langsung juga disebut menemui kendala. Pihak yang diduga mandor proyek disebut memilih menjauh ketika hendak dimintai keterangan, sementara konsultan pengawas belum berhasil ditemui. Situasi ini memunculkan dugaan adanya sikap menghindari konfirmasi media.

DATA PROYEK DIPERTANYAKAN

Minimnya informasi teknis menjadi titik penting dalam penelusuran. Masyarakat tentu membutuhkan informasi yang cukup untuk mengetahui apa yang dibangun, berapa volumenya, material apa yang digunakan, serta apakah pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Dengan nilai proyek mencapai Rp666 juta, transparansi seharusnya menjadi bagian penting dari pelaksanaan pekerjaan.

Pertanyaan publik pun mengarah pada satu hal: apakah realisasi pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis?

Jawaban atas pertanyaan tersebut semestinya dapat diberikan melalui dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta hasil pengukuran fisik di lapangan.

PENGAWASAN DIPERTANYAKAN

Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan. Siapa konsultan pengawas yang ditugaskan? Seberapa rutin pengawasan dilakukan? Dan apakah setiap tahapan pekerjaan telah diperiksa sesuai ketentuan?

Dinas PUPR Kota Tangerang perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan proyek tersebut, termasuk memastikan kesesuaian antara dokumen kontrak dan kondisi fisik.

Inspektorat Kota Tangerang juga patut mempertimbangkan pemeriksaan lapangan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian yang perlu diverifikasi.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada dugaan atau persepsi. Data dan pemeriksaan teknis harus menjadi penentu.

Jika pekerjaan telah sesuai kontrak, tunjukkan datanya kepada publik. Jika spesifikasi dan volumenya benar, biarkan hasil pemeriksaan membuktikannya.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai aturan.

Mediaistana.com membuka ruang hak jawab kepada Dinas PUPR Kota Tangerang, PT Lamdor Konstruksi, mandor, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi.

Sebab proyek yang menggunakan uang rakyat bukan ruang tertutup.

Rp666 juta harus dapat dipertanggungjawabkan—bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara fisik dan terbuka di hadapan publik
DILIKKASUS86.COM
RED DAVID E,S.E.