DI TENGAH TANTANGAN KONTROL SOSIAL DAN TUNTUTAN TRANSPARANSI, GWI–KKPMP–PPBNI TEGASKAN KOMITMEN BERSINERGI DENGAN TNI–POLRI

DK86- BREAKING NEWS

PANDEGLANG, 2 Agustus 2026 – Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, tiga organisasi, yakni Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP), dan PPBNI Satria Banten, menyampaikan sikap bersama untuk memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI dan Polri.

Pernyataan tersebut muncul dalam konteks meningkatnya harapan masyarakat agar fungsi kontrol sosial, kebebasan pers, penegakan hukum, dan stabilitas keamanan berjalan beriringan. Ketiga organisasi menilai bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan kritik terhadap kebijakan publik, tetapi juga kolaborasi yang bertanggung jawab antara masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dan media.

Menurut mereka, organisasi kemasyarakatan dan insan pers memiliki posisi strategis sebagai penyambung aspirasi masyarakat sekaligus mitra pembangunan. Fungsi tersebut harus dijalankan secara profesional, berdasarkan fakta, menghormati hukum, serta mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok.

Komitmen tersebut berlandaskan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pandangan ketiga organisasi, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban badan publik, tetapi juga instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Semakin terbuka proses pemerintahan, semakin besar peluang terciptanya pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Perwakilan GWI menegaskan bahwa kontrol sosial yang dijalankan media dan masyarakat harus bersifat objektif, berbasis data, dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan penjelasan.

«”Kami ingin membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI dan Polri. Kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, didukung fakta, dan diarahkan untuk mendorong perbaikan. Tujuan akhirnya adalah Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” tegas perwakilan GWI.»

KKPMP menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat semangat kebangsaan, menjaga persatuan, serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari implementasi nilai bela negara.

PPBNI Satria Banten menambahkan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab menjaga komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi masukan yang membangun melalui mekanisme hukum dan dialog yang terbuka.

Ketiga organisasi menilai bahwa tantangan bangsa saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, aparat keamanan, media, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan umum.

Mereka juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, menghormati proses hukum, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta mengutamakan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

Melalui komitmen bersama ini, GWI, KKPMP, dan PPBNI berharap terbangun kemitraan yang semakin erat dengan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan publik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga kondusivitas wilayah, serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. NARASUMBER