Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di Sapeken, Warga Minta Presiden Prabowo Turun Tangan

Dilikkasus86.com Sabtu – 4 Afril 2026 – Jawa Timur – SUMENEP – Dugaan skandal distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, kini tidak hanya menjadi keluhan lokal, tetapi mulai menjadi jeritan masyarakat yang berharap perhatian langsung dari pemerintah pusat. Warga bahkan menyampaikan harapan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar turun tangan menindak tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.

Masyarakat menilai kondisi yang terjadi saat ini sudah sangat memberatkan kehidupan mereka. BBM yang seharusnya menjadi penunjang aktivitas ekonomi rakyat kecil justru menjadi sulit diakses dan harganya melambung tinggi di luar kemampuan masyarakat.

Harga Melonjak, Warga Terancam Tidak Bisa Bekerja
Sejumlah warga mengaku sangat terdampak akibat kenaikan harga BBM subsidi yang diduga mencapai Rp15.000 per liter dari harga seharusnya sekitar Rp10.000/Liter .

Kenaikan tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat pekerja harian, nelayan, dan pemilik kendaraan kecil yang bergantung pada BBM untuk bekerja.

“Kami sangat berharap perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami masyarakat kecil hanya butuh BBM untuk bekerja dan menghidupi keluarga. Kalau harga terus naik seperti ini, kami tidak akan mampu membeli,” ungkap salah satu warga.

Dari beberapa sumber tokoh masyarakat dan Masyarakat setempat,menegaskan bahwa bagi mereka BBM bukan sekadar kebutuhan biasa, tetapi menjadi faktor utama untuk mencari nafkah sehari-hari.

SPBU Diduga Tidak Lagi Layani Kendaraan Warga
Kondisi semakin memprihatinkan setelah muncul keluhan bahwa SPBU/APMS di Sapeken tersebut kini diduga tidak lagi melayani pengisian BBM subsidi untuk kendaraan roda dua dan roda empat milik masyarakat.

Akibatnya, warga harus mencari BBM ke tempat lain dengan jarak yang lebih jauh atau membeli dengan harga lebih mahal dari pengecer. Situasi ini dinilai sangat merugikan masyarakat kepulauan yang memiliki keterbatasan akses.

“Sekarang kendaraan masyarakat sudah tidak dilayani. Padahal kami sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas kerja. Kalau seperti ini, ekonomi masyarakat bisa lumpuh,” keluh warga lainnya.
Masyarakat Minta Negara Hadir
Tokoh masyarakat Johari menyampaikan bahwa masyarakat tidak ingin konflik berkepanjangan. Mereka hanya berharap negara hadir untuk memastikan subsidi benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak.

Ia juga meminta agar pemerintah pusat melalui kementerian terkait, Pertamina, dan aparat penegak hukum segera melakukan pengecekan langsung agar persoalan tidak semakin meluas.

“Harapan masyarakat sederhana, hanya ingin keadilan. Kami berharap Presiden bisa memerintahkan instansi terkait untuk mengecek kondisi ini. Kalau memang ada pelanggaran, harus ditindak tegas,” ujarnya.
Ancaman Aksi dan Laporan Resmi
Sebagai bentuk keseriusan, masyarakat Sapeken juga menyatakan siap menempuh jalur aspirasi resmi melalui aksi damai ke DPR serta pelaporan kepada Pertamina wilayah Surabaya apabila tidak ada perbaikan distribusi dalam waktu dekat.

Langkah tersebut disebut sebagai upaya terakhir masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka sebagai penerima subsidi negara.

Menunggu Ketegasan Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola SPBU/APMS terkait berbagai keluhan masyarakat tersebut. Sementara itu, desakan publik agar dilakukan audit distribusi BBM subsidi semakin menguat.

Masyarakat berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang mereka alami, karena bagi warga kepulauan seperti Sapeken, ketersediaan BBM subsidi sangat menentukan keberlangsungan ekonomi mereka.

“Kami hanya ingin bisa bekerja seperti biasa. BBM subsidi adalah hak masyarakat kecil. Kami berharap pemerintah benar-benar melindungi rakyatnya,” tutup Johari.
(Tim Investigasi Nasional – Laporan Khusus Masyarakat Kepulauan Sapeken)

Dilikkasus86.com

Redaksi : David E.SE