Ketika Rumah Impian Berhenti di Tengah Jalan, Dugaan Permainan Administrasi Muncul dari Pengakuan Warga

TANGERANG – Di balik deretan rumah sederhana di RT 01 sampai RT 06 RW 01, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, suara mesin molen mendadak berhenti. Tumpukan pasir, bata, dan besi masih berserakan. Bangunan yang semula ditujukan untuk menambah ruang bagi keluarga itu kini terbengkalai.

Bukan karena dana habis. Bukan pula karena pekerja pergi.

Menurut pengakuan seorang warga kepada redaksi, pembangunan terhenti setelah muncul persoalan mengenai izin bangunan yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai anggota Satpol PP berinisial M.

Jika pengakuan tersebut benar, publik patut bertanya: apakah masyarakat sudah mendapatkan pelayanan informasi yang jelas, atau justru dibiarkan menghadapi ketidakpastian hukum?

“Pak, Izin Apa yang Harus Saya Urus?”

Menurut pengakuan narasumber, dirinya hanya memperluas rumah tinggal dari satu lantai menjadi dua lantai untuk kebutuhan keluarga.

Di tengah pekerjaan berlangsung, warga mengaku didatangi petugas yang mempertanyakan izin pembangunan.

Karena tidak memahami aturan yang dimaksud, warga kemudian bertanya.

“Pak, izin apa yang harus saya urus?”

Menurut pengakuan warga, pertanyaan sederhana itu tidak diikuti penjelasan rinci mengenai jenis izin, dasar hukum, prosedur, maupun instansi yang berwenang.

Justru dari titik itulah kebingungan bermula.

Redaksi telah menerima dokumentasi percakapan yang diklaim berkaitan dengan peristiwa tersebut. Namun identitas narasumber dan pihak yang disebut belum dipublikasikan demi menghormati asas praduga tak bersalah.

Ketika Ketidakjelasan Berpotensi Menimbulkan Ketakutan

Dalam negara hukum, warga berhak mengetahui aturan sebelum diminta mematuhinya.

Apabila pembangunan rumah memang wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka aparat berkewajiban menjelaskan prosedurnya secara transparan.

Sebaliknya, apabila penyampaian informasi di lapangan tidak lengkap atau terjadi kesalahpahaman, kondisi tersebut juga harus segera diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi persepsi negatif terhadap institusi.

Bagi masyarakat kecil, menghentikan pembangunan rumah bukan persoalan ringan. Setiap hari pekerjaan berhenti berarti kerugian biaya tukang, material, dan waktu.

Pertanyaan yang Tidak Boleh Dibiarkan Menggantung

Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah.

– Apakah benar terjadi peneguran sebagaimana disampaikan narasumber?
– Apakah pembangunan rumah tersebut memang wajib memiliki PBG sesuai ketentuan hukum?
– Dasar hukum apa yang digunakan petugas ketika melakukan pengawasan?
– Apakah warga telah diberikan penjelasan lengkap mengenai hak dan kewajibannya?
– Apakah terdapat SOP yang mengatur cara petugas memberikan edukasi kepada masyarakat?
– Apakah pengawasan di lapangan telah dievaluasi agar tidak menimbulkan kebingungan.

Hukum Harus Menjadi Alat Kepastian, Bukan Sumber Kebingungan

Sistem perizinan bangunan telah berubah melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan tersebut seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang jelas, cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengharuskan setiap tindakan pejabat didasarkan pada kewenangan yang sah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Karena itu, apabila terdapat warga yang mengaku kebingungan setelah berinteraksi dengan petugas, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi, terlepas dari benar atau tidaknya seluruh pengakuan tersebut.

Menunggu Klarifikasi Resmi

Hingga berita ini ditulis, informasi di atas masih bersumber dari pengakuan narasumber dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Satpol PP Cipondoh,Kota Tangerang maupun pihak yang disebut berinisial M terkait kronologi, dasar hukum tindakan di lapangan, maupun penjelasan atas pengakuan warga tersebut.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Satpol PP Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang, maupun pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan klarifikasi, bantahan, atau data.

pendukung.Dilikkasus86.com

Redaksi David E,.SE.