Proyek Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menjadi Sorotan: Kontraktor Diduga Kurang Profesional, Pengawasan Disperkim Dipertanyakan

Purwakarta, Delikkasus86.com

Baru-baru ini, Proyek rehabilitasi jalan lingkungan di Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp892.509.231 menjadi sorotan tajam.

Pasalnya, Proyek yang dikerjakan CV Santika Jaya dalam kurun waktu 45 hari kalender dengan pekerjaan beton readymix dan pemasangan batu sepanjang lebih dari 1.000 meter ini justru dinilai mengecewakan, bahkan diduga terjadi kelalaian hingga dugaan penyimpangan dalam prosesnya.

Berdasarkan keterangan dari papan proyek pekerjaan dengan nomor kontrak yang ditandatangani 10 Juni 2026 ini bertujuan memperbaiki akses jalan warga. Namun disayangkan tak lama setelah pekerjaan berjalan selesai seumur jagung, permukaan jalan yang baru dikerjakan sudah terlihat retak-retak. Warga sekitar dan pihak pengamat menilai pelaksana ” CV Santika Jaya “ tidak profesional, diduga menggunakan material yang tidak layak atau tidak memenuhi standar.

Kondisi ini memicu seruan agar kontraktor tersebut dimasukkan ke dalam
” daftar hitam “ penyedia jasa pemerintah, karena dinilai merugikan publik dan tidak menjaga kualitas hasil pekerjaan yang dibiayai uang rakyat.

Tidak hanya kontraktor, bahkan kinerja oknum Disperkim selaku pihak yang menaungi proyek ini juga mendapat kritik tajam. Dinas tersebut dinilai lemah dalam pengawasan alias mandul, bahkan muncul dugaan adanya kepentingan dengan oknum terkait.

Kegagalan pengawasan terlihat dari hasil pekerjaan yang terkesan asal-asalan, serta dugaan pihak dinas hanya menerima laporan pekerjaan selesai tanpa melakukan pemeriksaan kualitas secara langsung dan menyeluruh di lapangan.

Masyarakat berharap pihak Inspektoratda diminta segera melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek ini, mulai dari kelayakan material, proses pelaksanaan, hingga pengawasan yang dilakukan dinas terkait.

Maka Jika terbukti ada pelanggaran atau penyimpangan, baik pihak kontraktor maupun oknum yang terlibat dalam proses pengawasan harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, agar anggaran negara yang berasal dari uang rakyat tidak disia-siakan begitu saja.

Habel Hendrik