Jelang Nataru, Satgas Pangan Polres Mukomuko Pastikan Harga Beras Tetap Stabil Sesuai HET

Mukomuko – delikkasus86.com ||Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polres Mukomuko memastikan harga beras di wilayah Kabupaten Mukomuko tetap stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh Satgas Pangan Polres Mukomuko yang dipimpin langsung oleh Kanit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko, dengan melakukan pemantauan ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mukomuko. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga serta praktik penimbunan bahan pangan, khususnya beras, yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kanit Tipidter Satreskrim Polres Mukomuko, IPDA Muhammad Bima Leo Naldi, S.Tr.K, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan harga pangan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang Nataru, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan di daerah.

“Pengawasan dan pengendalian harga beras ini kami lakukan agar harga di pasaran tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ujar IPDA Muhammad Bima Leo Naldi.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan serupa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan pokok bagi masyarakat.

Dari hasil pemantauan di lapangan, Satgas Pangan Polres Mukomuko memastikan bahwa harga beras di pasar tradisional masih terpantau stabil dan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Polres Mukomuko mengimbau para pedagang agar tetap mematuhi ketentuan harga yang berlaku serta tidak melakukan praktik yang dapat merugikan konsumen. Masyarakat juga diminta untuk melaporkan apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran harga atau penimbunan bahan pangan.

Laporan: Zamheri