Terkait adanya dugaan ASN dengan nama akun TikTok “BATU KAPAS”, perlu disikapi secara hati-hati dan proporsional

Dilikkasus86.com – Bandung 2: Maret 2026 – Platform TikTok memang terbuka untuk siapa saja, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Namun yang menjadi persoalan bukan semata-mata kepemilikan akun, melainkan aktivitas yang dilakukan serta waktunya—apakah dilakukan di luar jam kerja dan tidak melanggar kode etik, atau justru saat jam dinas dan mengabaikan tugas pelayanan publik.

Jika memang terdapat bukti kuat bahwa seorang ASN melakukan live streaming saat jam kerja, menggunakan atribut dinas, atau mengabaikan kewajiban pelayanan, maka hal tersebut bisa dilaporkan melalui mekanisme resmi, seperti:

Inspektorat instansi terkait

BKD/BKPSDM daerah

Atau kanal pengaduan resmi pemerintah

Namun penting untuk tidak langsung menghakimi atau menyebarkan tuduhan tanpa data yang jelas. Tuduhan publik tanpa verifikasi dapat berpotensi merugikan pihak tertentu dan menimbulkan konsekuensi hukum.

Prinsipnya, ASN memiliki kewajiban menjaga profesionalisme, disiplin, serta nama baik institusi. Media sosial boleh digunakan secara pribadi, tetapi tidak boleh mengganggu tugas utama sebagai pelayan masyarakat.

Jika Anda ingin, saya bisa bantu susun versi rilis opini publik yang lebih tegas namun tetap aman secara hukum dan tidak menyerang individu secara langsung.Terkait adanya dugaan ASN dengan nama akun TikTok “BATU KAPAS”, perlu disikapi secara hati-hati dan proporsional.
Platform TikTok memang terbuka untuk siapa saja, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Namun yang menjadi persoalan bukan semata-mata kepemilikan akun, melainkan aktivitas yang dilakukan serta waktunya—apakah dilakukan di luar jam kerja dan tidak melanggar kode etik, atau justru saat jam dinas dan mengabaikan tugas pelayanan publik.
Jika memang terdapat bukti kuat bahwa seorang ASN melakukan live streaming saat jam kerja, menggunakan atribut dinas, atau mengabaikan kewajiban pelayanan, maka hal tersebut bisa dilaporkan melalui mekanisme resmi, seperti:
Inspektorat instansi terkait
BKD/BKPSDM daerah
Atau kanal pengaduan resmi pemerintah
Namun penting untuk tidak langsung menghakimi atau menyebarkan tuduhan tanpa data yang jelas. Tuduhan publik tanpa verifikasi dapat berpotensi merugikan pihak tertentu dan menimbulkan konsekuensi hukum.
Prinsipnya, ASN memiliki kewajiban menjaga profesionalisme, disiplin, serta nama baik institusi. Media sosial boleh digunakan secara pribadi, tetapi tidak boleh mengganggu tugas utama sebagai pelayan masyarakat.
Jika Anda ingin, saya bisa bantu susun versi rilis opini publik yang lebih tegas namun tetap aman secara hukum dan tidak menyerang individu secara langsung.