Tokoh Masyarakat Bekasi Mardani Lubis Menggugat Keras Pemkob dan DPRD: “Di Mana Hati Nurani Kalian Saat Rakyat Tenggelam

1. Dilikkasus86.com. Jumat 23 Januari 2026
   Bekasi, Jawa Barat — Tokoh masyarakat Bekasi Mahdani Lubis melontarkan kritik paling keras terhadap Pemerintah Kota/Kabupaten Bekasi (Pemkob) dan DPRD, yang dinilai gagal total, abai, dan kehilangan hati nurani saat ribuan warga Bekasi terdampak banjir yang terus berulang tanpa solusi nyata.
   Menurut Mardani Lubis, banjir yang melumpuhkan kehidupan warga bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan bencana kebijakan akibat kelalaian sistemik pemerintah daerah dan mandulnya fungsi pengawasan DPRD.

“Saya bicara sebagai tokoh masyarakat dan sebagai warga Bekasi. Ke mana hati nurani Pemkob dan DPRD? Saat rakyat kebanjiran, rumah terendam, anak-anak menangis, para pejabat justru seolah tidak hadir,” tegas Mardani Lubis.

Banjir Adalah Bukti Kegagalan Pemerintahan
Mahdani menegaskan, persoalan banjir di Bekasi sudah terjadi bertahun-tahun, namun tidak pernah diselesaikan secara serius. Drainase rusak, sungai dangkal, sampah menumpuk, dan alih fungsi lahan dibiarkan tanpa pengawasan ketat.

“Ini bukan hujan ekstrem semata. Ini kegagalan perencanaan, kegagalan pengawasan, dan kegagalan moral. DPRD seharusnya mengawasi, bukan diam.

Pemkob seharusnya bekerja, bukan beralasan,” kecamnya.
DPRD Dinilai Kehilangan Fungsi Pengawasan
Mahdani Lubis secara tegas menilai DPRD Bekasi telah kehilangan nyali dan fungsi pengawasan, sehingga anggaran penanganan banjir tidak berdampak nyata di lapangan.
“Kalau DPRD bekerja benar, banjir tidak akan separah ini.

Jangan hanya rapat dan seremonial. Rakyat butuh hasil, bukan retorika,” katanya dengan nada tinggi.
Rakyat Menderita, Pejabat Sibuk Pencitraan
Ia juga menyoroti pola kehadiran pejabat yang dinilai hanya muncul saat kamera menyala, tanpa solusi jangka panjang.

“Turun ke lokasi bukan untuk foto, tapi untuk bekerja. Kalau hati nurani masih ada, seharusnya pejabat tidur bersama rakyat yang kebanjiran, merasakan langsung penderitaan mereka,” sindir Mahdani.
Tuntutan Keras Tokoh Masyarakat
Mardani Lubis menyampaikan tuntutan terbuka kepada Pemkob dan DPRD Bekasi

Evaluasi total dan terbuka kinerja Pemkob dan DPRD terkait penanganan banjir.
Langkah darurat dan permanen, bukan janji musiman saat banjir datang.
Transparansi anggaran banjir dan lingkungan, agar rakyat tahu ke mana uang mereka digunakan.

Keberanian politik untuk menertibkan alih fungsi lahan dan memperbaiki sistem drainase secara menyeluruh.
Peringatan Moral Keras
Mahdani memperingatkan, jika Pemkob dan DPRD Bekasi terus menutup mata dan telinga, maka kemarahan publik akan terus membesar dan kepercayaan rakyat akan runtuh.

“Jabatan itu amanah, bukan kekuasaan untuk diselamatkan. Jika Pemkob dan DPRD terus gagal, maka rakyat berhak menggugat secara moral dan konstitusional,” tutup Mardani Lubis.

sumber ( DE/RED)