Syukuran pembukaan kantor hukum sribayu & subur jaya lawfirm dihadiri jajaran dpp dan dpd jakarta feradi wpi

JAKARTA – DELIKKASUS86.COM — Ketua Umum FERADI WPI, Bapak Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., menerima laporan resmi dari Kepala Divisi DPP FERADI WPI, Wilma Sribayu, C.PFW., C.MDF., C.JKJ., terkait pembukaan Kantor Hukum Sribayu & Subur Jaya Lawfirm yang berlokasi di Jalan Bambu Hitam No. 51 RT 10/04, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13840.Selasa 11 November 2025

Dalam acara syukuran pembukaan tersebut, Ibu Harriani Bianca Daryana, C.P.L., selaku Ketua DPD FERADI WPI Jakarta, menyampaikan bahwa berdirinya Kantor Hukum Sribayu & Subur Jaya Lawfirm akan semakin memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

“DPD Jakarta akan memberikan dukungan penuh terhadap operasional kantor hukum milik Wilma Sribayu ini,” ujar Harriani Bianca.

Sementara itu, Zainil Yasni, C.PFW., C.MDF., C.JKJ., selaku Ketua PBH Area dan Kadiv DPP FERADI WPI, menegaskan bahwa masyarakat yang mengalami teror atau tindakan penagihan yang tidak sesuai prosedur dapat langsung datang ke kantor hukum tersebut untuk mendapatkan bantuan.

“Bagi yang diteror oleh oknum penagihan dengan cara yang salah, bisa langsung ke kantor kami — kami siap membantu,” tegasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus serta anggota Subur Jaya Lawfirm – FERADI WPI dari tingkat DPP dan DPD Jakarta.

David Yuwono, S.H., M.H., L.L.M., S.E., M.M., M.B.A., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., selaku Bendahara Umum III DPP FERADI WPI, juga menyampaikan komitmennya untuk aktif berkantor di lokasi baru tersebut.

“Saya juga akan sering berkantor di Kantor baru milik Wilma,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Dayu Haryadi, Kepala Divisi PPA DPP FERADI WPI, yang menegaskan dukungan penuhnya terhadap keberadaan kantor baru tersebut.

“Saya akan support penuh Kantor Sribayu & Subur Jaya Lawfirm,” ujarnya.

Catatan Redaksi:

Berita ini disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.