Terlilit Hutang, Mobil Dijaminkan, Malah Hilang: Kisah Pilu Berujung Laporan Polisi Didampingi FERADI WPI – SUBUR JAYA LAWFIRM

SALITIGA – DELIKKASUS86.COM — Sebuah kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor kembali mencuat di Salatiga. Ari Tursilo, warga Pringapus, melaporkan hilangnya mobil Toyota Vitz miliknya ke Polres Salatiga. Dalam proses pelaporan ini, ia didampingi kuasa hukumnya dari Firma Hukum Subur Jaya & Rekan – FERADI WPI, yakni Advokat Donny Andretti S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ dan Ass. Adv. Panji C.PFW., C.MDF., C.JKJ.17 November 2025

Kasus ini bermula pada 20 Agustus 2025, ketika Ari membutuhkan dana mendesak sebesar Rp15 juta. Melalui temannya berinisial JK, Ari diperkenalkan ke GJ, lalu ke DN, sebelum akhirnya dipertemukan dengan RV yang disebut sebagai pihak pemberi pinjaman.

“Setelah bertemu saudara RV di Bundaran Ramayana Salatiga, kami sepakat soal pinjaman Rp15 juta dengan jaminan mobil Toyota Vitz tahun 2005, nomor polisi H 1688 UL,” ujar Ari.

Dalam kesepakatan tersebut, Ari hanya menerima Rp13.500.000 karena dipotong biaya awal sebesar Rp1.500.000. Secara lisan disepakati bahwa jika pinjaman tidak dilunasi dalam satu bulan, akan dikenakan bunga Rp1.500.000 per bulan.

Namun masalah muncul saat Ari hendak melunasi pinjaman. Ia mengaku bahwa RV selalu memberikan alasan dan menolak menunjukkan mobil yang dijadikan jaminan itu.

“Setiap kali saya meminta melihat mobil, RV menghindar. Bahkan saat saya berusaha menghubunginya lewat WhatsApp, tidak ada jawaban sama sekali. Sampai hari ini saya tidak tahu di mana mobil saya berada,” jelas Ari.

Pihak RV hingga berita ini diterbitkan belum dapat dimintai keterangan. Nomor telepon yang digunakan RV sebelumnya juga tidak merespons ketika dihubungi.

Kasus ini kini telah resmi masuk ke Polres Salatiga. Ari berharap penyidik dapat segera menindaklanjuti laporannya dan menemukan kembali kendaraannya. Polisi sendiri menyatakan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait laporan tersebut.

Media ini menyusun pemberitaan secara berimbang dan memberikan ruang hak jawab bagi semua pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.