Warga Ogan Ilir Minta Negara Hadir: Konflik Sosial, Dugaan Praktik Kesehatan Ilegal, dan Kinerja Desa Disorot

Ogan Ilir, Sumatera Selatan, delikkasus86.com — Situasi sosial di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, menjadi perhatian setelah seorang warga, Budi Rizkiyanto, melayangkan surat terbuka kepada pemerintah terkait berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya.

Surat yang diterima redaksi tersebut memuat sejumlah keluhan, mulai dari konflik sosial berkepanjangan, dugaan pelanggaran di sektor pelayanan kesehatan, hingga kritik terhadap kinerja pemerintah desa.

Dalam keterangannya, Budi menyebut konflik yang terjadi tidak lagi bersifat personal, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Konflik ini bukan lagi persoalan biasa. Sudah memengaruhi hubungan kekeluargaan, kehidupan sosial, bahkan merambah ke lingkungan keagamaan,” tulisnya.

Ia menjelaskan, konflik diduga bermula dari perselisihan antarindividu yang kemudian berkembang akibat adanya pihak-pihak tertentu yang memperkeruh situasi. Kondisi tersebut disebut telah memicu polarisasi di tengah masyarakat serta merusak keharmonisan yang sebelumnya terjaga.

Budi juga menyoroti dampak konflik yang dinilai semakin mengkhawatirkan karena mulai memengaruhi generasi muda di desa tersebut. Menurutnya, suasana perpecahan semakin terasa terutama saat momentum politik, seperti pemilihan kepala daerah maupun pemilihan di tingkat desa.

“Anak-anak dan remaja ikut terbawa dalam suasana konflik orang dewasa. Ini berbahaya bagi perkembangan mental dan sosial mereka jika tidak segera diselesaikan,” ujarnya.

Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya turut menyampaikan bahwa konflik sosial tersebut telah berlangsung cukup lama dan berulang, namun hingga kini belum terlihat adanya penyelesaian yang menyeluruh.

Selain konflik sosial, surat terbuka tersebut juga menyinggung adanya dugaan praktik pelayanan kesehatan oleh oknum tenaga kesehatan yang disebut belum memiliki izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Budi mengungkap kekhawatiran adanya potensi risiko terhadap keselamatan masyarakat apabila praktik tersebut benar terjadi tanpa pengawasan dan legalitas yang jelas.

“Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat lemahnya pengawasan terhadap pelayanan kesehatan,” tulisnya.

Ia meminta instansi terkait, termasuk dinas kesehatan dan aparat penegak hukum, untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Dalam suratnya, Budi juga menyampaikan kritik terhadap pemerintah desa yang dinilai belum optimal dalam menjalankan peran sebagai mediator konflik.

Menurutnya, pemerintah desa seharusnya hadir sebagai pihak yang netral, mampu meredam ketegangan, serta merangkul seluruh elemen masyarakat.

Ia juga menyinggung perlunya keterbukaan terhadap aspirasi warga serta pentingnya menjadikan kritik sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintahan.

“Pemerintah desa diharapkan lebih terbuka dan mampu menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi,” ujarnya.

Sejumlah pengamat menilai, peran pemerintah desa sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Ketika konflik tidak segera dimediasi secara efektif, kondisi tersebut berpotensi memicu ketegangan yang lebih luas di masyarakat.

Surat terbuka tersebut turut ditujukan kepada Presiden sebagai bentuk harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kondisi yang terjadi di daerah.

Budi berharap adanya langkah konkret untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Kami berharap negara hadir untuk menjamin keadilan, ketenangan hidup bermasyarakat, dan menjaga persatuan,” tulisnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pemerintah Desa Tanjung Laut maupun instansi terkait mengenai isi surat terbuka tersebut.

Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah desa, dinas terkait, serta pihak lain yang disebut dalam surat guna memperoleh informasi yang berimbang sesuai prinsip cover both sides.

Informasi dalam surat terbuka ini merupakan pernyataan dari pihak pengirim dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah serta akan memperbarui pemberitaan seiring adanya klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan mendapat respons cepat, transparan, serta berkeadilan dari pihak berwenang.

Laporan: David