DPD AKPERSI Sumsel Prihatin, Lahat Krisis Empati, Rumdin Pimpinan DPRD Dijejali Miliaran Rupiah, Proposal Bedah Rumah Rakyat Rp20 Juta Diabaikan!  

Delikkasus86. Com || Lahat — Kekecewaan mendalam atas ketimpangan anggaran di Kabupaten Lahat kembali datang dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Sumatera Selatan. DPD AKPERSI Sumsel menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten Lahat semakin mencederai rasa keadilan rakyat, terutama di tengah ribuan warga miskin yang masih menunggu bantuan tempat tinggal layak.

 

Sorotan utama adalah alokasi anggaran APBD sebesar Rp2,96 miliar untuk renovasi dua unit Rumah Dinas Pimpinan DPRD Lahat. Proyek renovasi Rumdin Wakil Ketua I DPRD Lahat menghabiskan anggaran Rp1,48 miliar, begitu pula Rumdin Wakil Ketua II dengan nilai yang sama.

 

Di sisi lain, bantuan untuk warga yang membutuhkan bedah rumah justru jauh dari memadai. Proposal bantuan bedah rumah sebesar Rp20 juta per unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah banyak yang tidak kunjung mendapatkan kepastian. Anggaran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pun terlihat sangat kecil dibandingkan biaya renovasi rumdin pejabat.

 

Kadiv OKK DPD AKPERSI Sumatera Selatan, Amir Makmun, S.T., C.ILJ., menegaskan bahwa ketimpangan ini adalah bukti nyata krisis empati di Kabupaten Lahat.

 

“Kami sangat menyayangkan tumpulnya nurani pejabat Lahat. Renovasi rumdin miliaran rupiah bisa begitu mulus terealisasi, sementara permohonan warga miskin yang hanya minta bantuan bedah rumah Rp20 jutaan malah diabaikan dan dilempar-lempar. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat!” tegasnya.

 

DPD AKPERSI Sumsel menilai, kebijakan ini semakin memperlebar jurang antara fasilitas mewah pejabat dan nasib ribuan warga yang masih bertahan di rumah tidak layak huni. Anggaran Rp2,96 miliar untuk dua unit rumdin pejabat menunjukkan bahwa APBD Lahat lebih diutamakan untuk kenyamanan segelintir orang, ketimbang menyelamatkan ribuan warga dari kondisi perumahan yang memprihatinkan.

 

Ironinya, data dari Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Lahat, Beni Ramadona, mencatat masih ada sekitar 5.050 unit rumah tak layak huni di Kabupaten Lahat. Dari target penanganan 2.250 unit rumah pada tahun 2026, APBD Lahat hanya mampu menanggung 250 unit, sementara sisanya harus ditanggung APBN pusat.

 

Warga setempat, juga mengutuk keras ketidakadaan efisiensi anggaran tersebut. Ia menilai pemerintah daerah tidak serius dalam menangani masalah rumah layak huni untuk warga miskin.” Tutupnya Amir.

 

Rilis: DK86/Investigasi Nasional RI.