VIRAL! 25.380 Pendamping Desa Disorot, Musa Rajekshah Jadi Sorotan Publik: “Pernah Turun ke Desa?”

JAKARTA — Pernyataan soal 25.380 pendamping desa yang dinilai berpotensi hanya membebani anggaran karena menerima honorarium memantik perdebatan di tengah masyarakat.

Nama Musa Rajekshah, anggota DPR RI dari Partai Golkar, ikut menjadi sorotan. Kritik terhadap pandangan tersebut muncul karena penilaian terhadap pendamping desa dinilai tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah.

Pertanyaan publik pun sederhana: pernahkah melihat langsung pekerjaan para pendamping desa di lapangan?

Bukan Sekadar Soal Honor

Pendamping desa bekerja di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Mereka berhadapan langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam berbagai proses pembangunan dan pemberdayaan.

Karena itu, menilai keberadaan pendamping desa hanya berdasarkan jumlah honorarium dinilai belum cukup untuk menggambarkan apakah program tersebut efektif atau tidak.

Jika memang ada pendamping yang tidak menjalankan tugasnya, tentu harus dievaluasi. Bahkan, bila ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai aturan.

Namun, jangan sampai persoalan sistem dibebankan kepada ribuan orang yang justru berada di ujung tombak pelaksanaan program desa.

Publik Minta Data Dibuka

Masyarakat juga berhak mengetahui dasar penilaian terhadap 25.380 pendamping desa tersebut.

Berapa yang benar-benar aktif?

Apa saja tugas yang telah mereka lakukan?

Berapa desa yang mereka dampingi?

Apa hasil pendampingannya?

Dan yang paling penting, apakah masyarakat desa benar-benar merasakan manfaat keberadaan mereka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui data dan evaluasi yang transparan, bukan sekadar melihat angka anggaran.

“Kalau Mau Menilai, Turun ke Desa!”

Kritik terhadap pemerintah dan penggunaan uang negara merupakan hal yang wajar. Tetapi kritik akan jauh lebih kuat jika disertai pemeriksaan langsung terhadap realitas di lapangan.

Turun ke desa. Temui pendamping. Duduk bersama pemerintah desa. Dengarkan masyarakat. Bedah datanya satu per satu.

Dengan begitu, publik bisa mengetahui apakah pendamping desa memang tidak memberikan manfaat atau justru terdapat persoalan lain dalam sistem yang perlu diperbaiki.

Sebab membangun desa tidak cukup hanya dengan menghitung honorarium.

Yang harus dihitung adalah hasilnya.

Yang harus diukur adalah manfaatnya.

Dan yang harus didengar adalah suara masyarakat desa.

Kini Pertanyaannya untuk Publik

Jika 25.380 pendamping desa dianggap sebagai beban anggaran, maka publik berhak bertanya:

Apakah seluruhnya sudah benar-benar dievaluasi berdasarkan kinerja di lapangan?

Atau jangan-jangan, yang selama ini terlihat hanya angka anggarannya, sementara kerja nyata di ribuan desa belum pernah dibedah secara menyeluruh?

Kritik boleh. Evaluasi wajib. Tetapi sebelum menghakimi sebuah profesi, mungkin ada baiknya melihat terlebih dahulu siapa yang benar-benar bekerja di lapangan.

Bagaimana menurut Anda? Pendamping desa perlu dipertahankan, dievaluasi total, atau sistemnya yang harus dibenahi?