BANJIR BEKASI–CIKARANG ADALAH CERMANAN GAGALNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Delikkasus86.com – Rabu 21 Januari 2026 kabupaten Bekasi – Cikarang Jawa Barat
Banjir yang terus berulang di Kabupaten Bekasi dan Cikarang tidak lagi bisa diperlakukan sebagai peristiwa musiman biasa.

Ini adalah indikator serius kegagalan pengelolaan lingkungan, lemahnya perawatan infrastruktur dasar, serta minimnya kesadaran dan pengawasan terhadap solokan, drainase, dan sampah—tiga elemen krusial yang justru sering diabaikan.
Di tengah curah hujan tinggi, Ormas Maung Garuda Nusantara (MGN) menyuarakan kritik yang patut menjadi perhatian nasional. Ketua Umum MGN, Fadil Yakub, menegaskan bahwa persoalan banjir di Bekasi–Cikarang lebih banyak disebabkan oleh pembiaran struktural, bukan semata faktor alam.

“Di saat musim hujan deras, sangatlah penting solokan, drainase, dan sampah ditangani secara serius. Jika saluran air kotor dan sampah menumpuk, banjir tidak bisa dihindari. Ini bukan soal hujan, ini soal kelalaian,” tegas Fadil Yakub.

Pernyataan tersebut mencerminkan realitas di lapangan. Setiap tahun, titik-titik yang sama kembali terendam. Penyebabnya pun berulang: saluran air dangkal, tersumbat sampah, dan tidak dinormalisasi secara berkala. Ini menandakan bahwa sistem pencegahan banjir tidak berjalan efektif, bahkan terkesan berjalan di tempat.

Redaksi menilai, jika Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait hanya bergerak setelah banjir terjadi, maka pemerintah daerah telah gagal menjalankan fungsi pencegahan. Pengelolaan lingkungan tidak boleh bersifat reaktif, apalagi seremonial. Ia harus berbasis data, pemetaan wilayah rawan, dan tindakan rutin yang terukur.

Lebih dari sekadar persoalan teknis, banjir adalah masalah keadilan sosial. Korban utamanya selalu masyarakat kecil: rumah terendam, aktivitas ekonomi lumpuh, anak-anak terganggu pendidikannya, dan risiko penyakit meningkat. Ketika banjir menjadi agenda tahunan, maka yang dipertaruhkan adalah hak dasar warga atas lingkungan yang aman dan sehat.
Editorial ini mencatat tuntutan MGN sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah.

Bersihkan dan normalkan seluruh solokan dan drainase di wilayah rawan banjir.
Tingkatkan manajemen dan pengangkutan sampah secara konsisten.
Bangun koordinasi lintas sektor hingga tingkat RT/RW.
Buka transparansi kinerja dan anggaran lingkungan kepada publik.

Jika langkah-langkah ini terus diabaikan, maka banjir di Bekasi–Cikarang akan terus menjadi simbol kegagalan tata kelola lingkungan perkotaan di salah satu kawasan penyangga ibu kota terbesar di Indonesia.

Redaksi menegaskan: banjir bukan takdir. Ia adalah hasil dari pilihan kebijakan—antara bekerja sebelum bencana datang atau terus membiarkan hingga rakyat kembali menjadi korban.

Sudah saatnya pemerintah daerah berhenti berdalih dan mulai bekerja. Musim hujan tidak bisa dicegah, tetapi banjir bisa diminimalkan—jika ada kemauan dan keberanian untuk bertindak.