BPK Temukan Dugaan “SPJ Fiktif” Belanja ATK Rp199 Juta di Dinas Perikanan Lahat, Delikkasus86.com Desak APH Turun Tangan

 

LAHAT || Delikkasus86. Com – 3 Maret 2026.

Integritas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat kembali dipertanyakan.

 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 menemukan indikasi penyimpangan serius pada Dinas Perikanan Kabupaten Lahat.

 

BPK mengendus dugaan pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan kegiatan kantor senilai hampir Rp200 juta yang tidak didukung kondisi riil, alias diduga fiktif.

 

 

Berdasarkan dokumen LHP BPK yang diperoleh tim redaksi, temuan ini bukanlah sekadar selisih administratif belaka. Auditor negara menemukan bahwa realisasi belanja senilai total Rp199.603.028,27 didasarkan pada bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Simpulan ini diambil setelah BPK melakukan pemeriksaan dokumen secara maraton dan melakukan konfirmasi langsung kepada pihak penyedia barang (toko), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), hingga Pengguna Anggaran (PA) di dinas terkait.

 

 

BPK merinci setidaknya enam item belanja rutin yang SPJ-nya dinilai bermasalah:

1.Alat Tulis Kantor (ATK): Rp68.737.864,41

2.Kertas dan Cover: Rp78.313.921,61

3.Bahan Cetak: Rp23.999.000,00

4.Bahan Komputer: Rp9.922.252,00

5.Perabotan Kantor: Rp3.713.000,00

6.Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya: Rp7.917.000,00.

Meskipun secara angka kumulatif terlihat kecil dibandingkan proyek infrastruktur bernilai miliaran, temuan ini mencerminkan celah kebocoran anggaran negara yang fatal pada pos belanja rutin yang seharusnya paling mudah diawasi.

 

 

Publik kini mempertanyakan kredibilitas sistem pengawasan internal (Inspektorat) yang seolah kecolongan atas modus pertanggungjawaban “klasik” ini.

Reaksi Keras Lembaga Swadaya Masyarakat:

Merespons temuan tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Situasi (LAPSI) Kabupaten Lahat, Khoiri, angkat bicara dengan nada keras. Ia menegaskan bahwa temuan auditor negara tidak boleh hanya berujung pada catatan administratif atau sekadar pengembalian kerugian negara tanpa efek jera.

 

“Ini bukan soal besar atau kecilnya nominal. Ini soal kejujuran asas pengelolaan uang rakyat. Jika BPK sudah menyatakan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai fakta riil, maka patut diduga ada perbuatan melawan hukum yang sistematis, melibatkan oknum pejabat dan penyedia,” tegas Amir.akmun, ST.,C.I.L.J dalam keterangan nya.

 

Amir Delikkasus86.Com menambahkan, tim investigasi Nasional RI – kini tengah merampungkan berkas laporan untuk diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian.

“Kami meminta APH segera turun tangan mengusut tuntas indikasi korupsi ini. Jangan biarkan temuan BPK hanya menjadi ritual tahunan tanpa tindak lanjut hukum yang tegas. Harus ada proses hukum profesional untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan ini,” ujarnya menyentak.

 

 

Upaya Konfirmasi dan Prinsip Jurnalistik:

Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mendapatkan keterangan resmi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lahat selaku Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait rincian temuan dan langkah tindak lanjut yang telah diambil atas rekomendasi BPK. Permintaan konfirmasi tertulis maupun tatap muka belum mendapatkan respons yang memadai.

 

 

Masyarakat kini menunggu, apakah temuan ini akan diselesaikan “di bawah meja” dengan sekadar pengembalian uang, atau akan menjadi pintu masuk bagi APH untuk membongkar praktik tata kelola anggaran yang koruptif di lingkungan Pemkab Lahat.

 

 

Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip Presumption of Innocence (Praduga Tak Bersalah), seluruh pihak yang disebut dalam rilis ini, termasuk pejabat Dinas Perikanan Lahat dan pihak penyedia, dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Namun, transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD adalah kewajiban mutlak, bukan pilihan.” Berita ini dikutip dari Ayo Lahat, Mi.id.

 

DK86/Amir Makmun, ST.,C.I.L.J

Divisi Investigasi Nasional RI.