DPD Akpersi Sumsel Apresiasi Kejari Pagar Alam: Skandal Jalan Ratu Seriun Kawal Penuntasan Korupsi di Pagar Alam

 

PAGAR ALAM || Delikkasus86.com – Genderang perang terhadap korupsi infrastruktur di Sumatera Selatan kembali bertabuh kencang. Kali ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagar Alam berhasil membongkar praktik lancung dalam proyek Pelebaran Bahu Jalan Ratu Seriun tahun anggaran 2023.

 

 

Langkah tegas Korps Adhyaksa ini mendapat sorotan tajam sekaligus dukungan penuh dari DPD Akpersi Sumatera Selatan yang menilai transparansi anggaran publik adalah harga mati.

 

 

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (24/12), Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Dr. Ira Febrina, S.H., M.Si., mengumumkan penetapan tiga aktor utama di balik kerugian negara yang mencapai angka fantastis.

 

 

Menanggapi hal ini, DPD Akpersi Sumatera Selatan menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan sinyal peringatan keras bagi para pemangku kebijakan di Dinas PUPR agar tidak bermain-main dengan uang rakyat demi keuntungan pribadi.

 

 

Proyek yang semula diharapkan memperlancar akses mobilitas warga Dempo Utara dengan anggaran Rp1,49 miliar tersebut, justru menjadi bancakan para oknum. Berdasarkan hasil audit BPKP Sumsel, ditemukan celah gelap yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp523,6 juta.

 

DPD Akpersi Sumatera Selatan menekankan bahwa angka kerugian yang mencapai sepertiga dari total anggaran ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap pembangunan daerah yang harus diusut hingga ke akar-akarnya.

 

 

Tiga tersangka berinisial D, H, dan DI kini resmi mendekam di balik jeruji besi Lapas Kelas III Pagar Alam untuk 20 hari ke depan.

Penahanan ini dianggap sebagai langkah krusial oleh DPD Akpersi Sumatera Selatan untuk mencegah adanya upaya penghilangan barang bukti atau intervensi dari pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam pusaran kasus ini.

 

 

Para tersangka terancam jeratan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana yang berat.

 

Sembari memantau jalannya proses hukum, DPD Akpersi Sumatera Selatan mendesak pihak kejaksaan untuk tidak berhenti pada tiga nama tersebut dan terus mendalami kemungkinan adanya “pemain besar” lain yang turut menikmati aliran dana haram proyek jalan tersebut secara profesional dan transparan.

 

[DK86-Amir]