Gawat ini Bukan Opini Publik, Melainkan Teriakan Pedagang dan Aspirasi Warga GOR Gondrong

Dilikkasus86.com | Kota Tangerang | 21 Juli 2026
Persoalan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, terus menjadi perhatian masyarakat. Bagi sejumlah pedagang yang mengaku menjadi korban dugaan pungutan liar (pungli) serta warga sekitar, persoalan tersebut bukan sekadar opini publik, melainkan bentuk aspirasi yang menginginkan kepastian hukum, penertiban yang adil, dan langkah nyata dari Pemerintah Kota Tangerang.

Sejumlah pedagang berharap aparat penegak hukum bersama Pemerintah Kota Tangerang dapat menindaklanjuti setiap laporan maupun dugaan pelanggaran berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga meminta agar setiap proses penanganan dilakukan secara profesional, transparan, serta menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan pihak mana pun.

Di sisi lain, warga sekitar GOR Gondrong menginginkan agar fungsi trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum dikembalikan sesuai peruntukannya sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara aman, nyaman, dan tertib. Menurut mereka, penataan kawasan harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persoalan sosial maupun gangguan terhadap ketertiban umum.

Melalui konfirmasi kepada awak media melalui aplikasi WhatsApp, sejumlah warga turut mempertanyakan langkah Pemerintah Kota Tangerang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menurut mereka belum menunjukkan tindakan yang dinilai cukup tegas dalam menangani persoalan dugaan pungli maupun penataan PKL di kawasan GOR Gondrong.

Menurut keterangan warga, kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai efektivitas penegakan aturan di kawasan tersebut. Mereka berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka serta menunjukkan langkah konkret agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.

“Yang menjadi pertanyaan kami, apakah Pemerintah Kota Tangerang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat atau justru terkesan membiarkan oknum-oknum yang diduga terlibat dalam praktik premanisme maupun pungutan liar? Itu yang menjadi tanda tanya besar bagi kami,” ujar salah seorang warga kepada awak media melalui pesan WhatsApp.

Selain itu, sejumlah warga juga menyampaikan bahwa keberadaan PKL di kawasan GOR Gondrong dinilai telah memunculkan berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan informasi yang mereka sampaikan kepada awak media, kawasan tersebut diduga menjadi lokasi terjadinya praktik pungutan liar, dugaan sewa-menyewa lapak kepada pedagang oleh oknum tertentu yang mengaku sebagai koordinator, serta berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

Atas dasar itu, masyarakat mendesak Pemerintah Kota Tangerang, Satpol PP, serta aparat penegak hukum Polda metro jaya polres kota Tangerang dan Polsek Cipondoh untuk melakukan penyelidikan tegas secara menyeluruh. Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, warga berharap setiap pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Warga juga menegaskan bahwa penataan kawasan GOR Gondrong tidak cukup dilakukan melalui kegiatan yang bersifat seremonial. Mereka berharap penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, profesional, dan menyeluruh terhadap setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak tanpa tebang pilih.

Di akhir penyampaiannya, masyarakat berharap kawasan GOR Gondrong dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya sebagai fasilitas umum yang aman, tertib, nyaman, dan dapat dinikmati seluruh warga. Mereka menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar pemerintah hadir memberikan solusi nyata, memulihkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

(Redaksi: David E., S.E.)
Dilikkasus86.com