Giat Binkom Kodim 1310/BTG Cegah Konflik Sosial di Bitung, LSM GTI Soroti Kesenjangan dan Minimnya Peran Pemkot

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":2},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}
DK86- BREAKING NEWS

DELIKKASUS86.COM – BITUNG – Kegiatan pembinaan komunikasi (Binkom) bertema “Peran Seluruh Komponen Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial di Kota Bitung” yang digelar Kodim 1310/BTG pada Rabu, 12 Juni 2025, di Aula Sarundayang Kantor Wali Kota Bitung, menuai apresiasi sekaligus kritik dari elemen masyarakat sipil.

Acara yang dihadiri oleh Dandim 1310/BTG, perwakilan Polres Bitung (diwakili Kabag Ops), Kesbangpol, sejumlah ormas dan LSM, serta media lokal dan nasional ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah.

Namun, Ketua DPW LSM Garda Timur Indonesia (GTI) Kota Bitung, Gafur Bawoel, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut meskipun positif, belum menyentuh akar permasalahan konflik sosial yang sebenarnya.

“Saya mengapresiasi niat baik kegiatan ini, namun sangat disayangkan karena tidak ada keterlibatan langsung dari Pemerintah Kota Bitung, khususnya Wali Kota,” ujar Gafur.

Menurutnya, konflik sosial di Bitung tak bisa dilepaskan dari kesenjangan sosial yang makin terasa di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa Pemkot Bitung seharusnya menjadi aktor utama dalam mengatasi kesenjangan dan membuka ruang komunikasi publik yang inklusif.

“Kesenjangan sosial adalah salah satu penyebab utama konflik. Sayangnya, ruang-ruang publik justru ditutup, sehingga sering terjadi miskomunikasi antara warga dan pemerintah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Gafur juga mengkritisi minimnya sinergitas antara aparat penegak hukum, khususnya Polres Bitung, dengan ormas dan LSM lokal. Ia menilai hal ini bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Sikap tertutup dari pihak Polres Bitung sangat disayangkan. Padahal kolaborasi dengan ormas dan LSM sangat penting untuk menjembatani kebutuhan dan suara masyarakat,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Gafur berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi momentum untuk membangun sinergitas yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

“Saya berharap ini menjadi perhatian serius bagi Pemkot Bitung dan Polres Bitung agar ke depan bisa lebih terbuka dan bersinergi demi mencegah konflik sosial di daerah kita,” tutupnya.

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *