HUT KE-81 RI: MERDEKA DI ATAS KERTAS, RAKYAT MASIH BERTANYA KEMERDEKAAN DI NEGERI SENDIRI

DILIKKASUS86.COM – TANGERANG, 17 AGUSTUS 2026 — Bendera Merah Putih hari ini berkibar di seluruh penjuru negeri. Upacara digelar, pidato kemerdekaan disampaikan, lagu kebangsaan dikumandangkan. Indonesia memasuki usia 81 tahun sebagai negara merdeka.

Tetapi di balik seremoni yang penuh kebanggaan itu, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting dan tidak boleh dihindari:

Apakah rakyat benar-benar sudah merasakan kemerdekaan?

Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Ini adalah pertanyaan publik yang lahir dari berbagai persoalan sosial yang masih ditemukan di tengah masyarakat.

Kemerdekaan secara konstitusional memang telah diraih sejak 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari seharusnya diterjemahkan menjadi sesuatu yang nyata: rasa aman, keadilan, kepastian hukum, pelayanan publik yang bersih, serta perlindungan negara terhadap masyarakat.

Ketika masyarakat masih mengeluhkan dugaan pungutan liar, intimidasi, praktik penyalahgunaan kewenangan, ketidakpastian penanganan laporan, hingga penertiban yang dipertanyakan konsistensinya, maka negara patut melakukan introspeksi.

Jangan sampai rakyat hanya merdeka ketika upacara berlangsung, tetapi kembali merasa tidak berdaya setelah upacara selesai.

KETIKA HUKUM DIPERTANYAKAN, NEGARA HARUS MENJAWAB

Salah satu ukuran paling sederhana dari negara yang merdeka adalah bagaimana hukum bekerja.

Hukum tidak boleh hanya terlihat ketika masyarakat kecil melakukan kesalahan. Hukum juga harus berani menyentuh persoalan ketika terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh.

Prinsipnya sederhana:

Jika benar, buktikan. Jika salah, tindak. Jika belum terbukti, jangan menuduh.

Karena itu, setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran hukum harus diproses secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat tidak membutuhkan jawaban normatif semata. Mereka membutuhkan kepastian mengenai apa yang dilakukan aparat setelah sebuah laporan diterima.

Di sinilah fungsi pengawasan menjadi penting.

KEMERDEKAAN BUKAN IZIN UNTUK BERTINDAK SEENAKNYA

Negara hukum tidak boleh kalah oleh kekuatan informal di lapangan.

Tidak boleh ada siapa pun yang merasa memiliki wilayah, memiliki lapak, memiliki akses khusus, atau bahkan merasa lebih berkuasa daripada aturan negara.

Jika terdapat dugaan praktik pungutan liar atau penguasaan fasilitas publik secara ilegal, maka yang harus berbicara adalah hukum dan bukti, bukan tekanan, ancaman, ataupun kekuatan kelompok.

Begitu pula terhadap aparat pemerintah.

Penertiban bukan sekadar memasang spanduk, memberikan surat peringatan, melakukan operasi sesaat, kemudian persoalan kembali muncul.
Jika masalah kembali berulang, publik berhak mempertanyakan:
Apa yang sebenarnya tidak selesai?

Apakah pengawasannya lemah?
Apakah penindakannya tidak konsisten?
Ataukah ada persoalan lain yang belum dibuka secara terang?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, bukan dengan membungkam kritik.

RAKYAT BERHAK MENGAWASI NEGARA

Dalam negara demokrasi, kritik bukan musuh pemerintah.
Pers bukan musuh aparat.
Masyarakat yang bertanya bukan berarti membenci negara.

Justru kritik merupakan alarm agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Karena itu, pejabat publik harus memahami satu prinsip mendasar: jabatan publik membawa konsekuensi pertanggungjawaban publik.
Ketika kebijakan dipertanyakan, jawab dengan data.

Ketika kinerja dikritik, tunjukkan hasil.

Ketika ada laporan masyarakat, lakukan pemeriksaan.
Ketika ditemukan pelanggaran, lakukan penindakan sesuai hukum.
Bukan dengan menghindar.
Bukan dengan membungkam.
Dan bukan dengan membangun citra seolah-olah persoalan telah selesai sementara masalah kembali muncul di kemudian hari.

81 TAHUN MERDEKA, APA YANG SUDAH BERUBAH?

Pertanyaan terbesar HUT ke-81 RI bukan berapa banyak baliho kemerdekaan yang terpasang.
Bukan pula seberapa meriah panggung perayaan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah rakyat kecil semakin terlindungi?

Apakah hukum semakin adil?
Apakah pelayanan pemerintah semakin bersih?
Apakah masyarakat semakin berani menyampaikan laporan tanpa takut mendapatkan tekanan?

Dan yang paling mendasar:

Apakah rakyat sudah benar-benar merasa menjadi pemilik negara ini?

Sebab Indonesia bukan milik pejabat.

Indonesia bukan milik aparat.

Indonesia bukan milik kelompok tertentu.

Indonesia adalah milik rakyat.

MERDEKA HARUS DIRASAKAN, BUKAN SEKADAR DIUCAPKAN

81 tahun Republik Indonesia adalah perjalanan panjang.

Namun kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah.

Kemerdekaan harus hadir di jalan-jalan tempat rakyat mencari nafkah, di kantor-kantor pelayanan publik, di ruang pemeriksaan aparat, di pasar, di lingkungan permukiman, dan di setiap tempat ketika seorang warga meminta perlindungan hukum.

Jika seorang rakyat kecil masih merasa takut melawan ketidakadilan, maka negara harus bertanya mengapa.

Jika masyarakat merasa laporannya tidak mendapatkan kepastian, negara harus mengevaluasi.

Jika aturan hanya tajam kepada mereka yang lemah tetapi tumpul terhadap mereka yang kuat, maka prinsip negara hukum sedang dipertaruhkan.

Inilah pekerjaan rumah kemerdekaan yang sesungguhnya.

Pada 17 Agustus 2026 ini, rakyat tidak hanya membutuhkan seremoni.

Rakyat membutuhkan negara yang hadir.

Rakyat membutuhkan hukum yang bekerja.

Rakyat membutuhkan pemerintahan yang dapat diawasi.

Dan rakyat membutuhkan keadilan yang tidak mengenal kelas sosial.

Sebab kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari penjajahan bangsa asing.

Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat tidak merasa terjajah oleh kesewenang-wenangan di tanah airnya sendiri.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81.

MERDEKA!

MERDEKA HARUS DIRASAKAN RAKYAT INDONESIA — BUKAN HANYA DIRAYAKAN SETIAP TAHUN.

Redaksi DAVID E,S.E.