DILIKKASUS86.COM – TANGERANG, 19 AGUSTUS 2026 — Kami, warga Kecamatan Cipondoh yang setiap hari menghirup debu, terjebak macet, mempertaruhkan nyawa di jalanan, dan menelan kepahitan karena ketiadaan pelayanan negara, dengan lantang menyuarakan aspirasi ini. Satu hari saja berlalu setelah kami bersama-sama merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81th, mengheningkan cipta, menghentakkan kaki, dan meneriakkan “Merdeka!” di bawah terik matahari. Namun baru usai bendera dikibarkan, baru sehari usai pidato para pejabat terdengar megah di panggung, kami kembali dihadapkan pada kenyataan pahit, negara kami yang kami banggakan itu, di jalanan tempat kami hidup, nyaris tidak ada wujudnya.
Kami menulis ini bukan untuk mencari perhatian. Bukan untuk meminta belas kasihan. Kami menulis ini karena kami muak. Kami muak diperlakukan seolah kami bukan warga negara yang berhak atas ketertiban, keamanan, dan keadilan. Kami muak melihat seragam, jabatan, dan wewenang yang kami bayar dari uang pajak kami sendiri, hanya tampil gagah saat ada upacara, saat ada foto bersama, saat ada tamu penting datang. Namun saat kami benar-benar membutuhkan perlindungan, saat hak kami dirampas, saat bahaya mengancam setiap detik—mereka semua hilang. Atau lebih buruk lagi,mereka ada, melihat, tahu segalanya, tapi memilih bungkam.
KEPADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG,KAPAN KALIAN AKAN BERHENTI BERPIKIR BAHWA KAMI HANYA BUTUH PIDATO DAN PENCITRAAN
Kepada Bapak Walikota, kepada jajaran Dinas Perdagangan, kepada seluruh pejabat di gedung pemerintahan yang dingin dan nyaman itu, dengarkan baik-baik suara kami dari jalanan yang panas dan berdebu ini sebagai warga negara Indonesia.
Setiap hari kami melihat bagaimana ruang publik milik bersama dirampas sedikit demi sedikit. Di GOR Gondrong, yang seharusnya menjadi tempat kami berolahraga, tempat anak-anak bermain, tempat warga berkumpul dengan sehat—kini berubah menjadi pasar liar yang tidak tertib. Lapak PKL menempati separuh badan jalan, memblokir saluran air, menumpuk sampah yang membusuk, mengundang lalat dan tikus. Pengunjung GOR kesulitan melintas, warga sekitar tidak bisa tidur nyenyak karena bau dan kebisingan. Sudah berapa kali kami lapor? Sudah berapa kali kami isi formulir pengaduan? Sudah berapa kali kami datang ke kantor dinas dengan harapan setitik? Jawaban yang kami dapat selalu sama, “Akan ditinjau.” “Akan diproses.” “Nanti setelah Waktu nya.”
Harisudah lewat. Kemerdekaan ke-81 sudah kami rayakan. Namun janji kalian? Masih mengambang di udara, sama tidak berartinya dengan debu yang beterbangan di jalanan kami.
Di Jalan Sipon dan Poris Plawad Utara, kondisi jauh lebih memalukan. Dua jalur jalan yang seharusnya melancarkan pergerakan warga, kini menyempit menjadi satu lajur sempit karena lapak PKL menguasai bahu jalan lalu merambah masuk ke badan jalan. Macet memanjang berkilo-kilometer menjadi pemandangan wajib setiap pagi dan sore. Pengendara sepeda motor terpaksa berbelok ke tengah, berhadapan langsung dengan mobil yang melaju kencang. Pejalan kaki? Lupakan hak atas trotoar. Trotoar kami sudah lama mati, diubah menjadi lapak sewa oleh oknum kordinator Pedagang kaki lima yang tidak bertanggung jawab. Kami, warga yang seharusnya dilayani, justru terpaksa berjalan di atas aspal di antara deru kendaraan, mempertaruhkan nyawa setiap kali melintas. Satu kesalahan kecil, satu rem yang terlambat, dan nyawa kami melayang. Apakah nyawa warga tidak ada harganya di mata kalian? Apakah kalian baru akan turun tangan setelah ada korban jiwa? Apakah darah kami harus tertumpah dulu agar kalian sadar bahwa ini bukan masalah sepele?
Dan yang paling memalukan dari semuanya, bahkan Lurah Poris Plawad Utara sendiri sudah berani mengakui secara terbuka,PKL menjamur di trotoar sepanjang jalan, sampai ke arah masuk menuju jalan mau ke kediaman Bapak Walikota sendiri. Coba renungkan baik-baik. Jalan menuju rumah pemimpin kota saja sudah dirampas, sudah dikuasai, sudah tidak tertib. Lalu apa lagi yang tersisa dari kewibawaan pemerintahan kalian? Apa lagi yang tersisa dari janji “melayani masyarakat” yang selalu kalian ucapkan di setiap kesempatan? Kalian bahkan tidak mampu menjaga ketertiban di depan pintu rumah kalian sendiri. Lalu bagaimana mungkin kami percaya kalian mampu menjaga kota ini?
Jangan pernah jawab kami dengan alasan klasik: “Kami sedang menyusun penataan.” “Kami mencari solusi humanis.” Kami tidak bodoh. Kami tahu apa itu humanis. Humanis bukan berarti membiarkan sekelompok orang merampas hak orang banyak. Humanis bukan berarti membiarkan pedagang kecil diperas oleh oknum koordinator licik sementara kalian diam melihatnya. Humanis bukan berarti mengorbankan keselamatan ribuan warga hanya karena kalian tidak berani mengambil tindakan tegas. Kalian bukan sedang bersikap humanis. Kalian sedang bersikap pengecut. Kalian sedang menunda masalah, melempar tanggung jawab, dan berharap masalah ini hilang dengan sendirinya. Padahal kami semua tahu, masalah ini tidak akan hilang kecuali ada tangan tegas yang membereskan akar permasalahannya.
KEPADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANGERANG, CAMAT CIPONDOH DAN SAT POL- PP CIPONDOH ,APAKAH SERAGAM YANG KALIAN PAKAI HANYALAH KOSTUM BELAKA.
Dan kepada kalian, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, yang setiap hari mengenakan seragam rapi, bersepatu mengkilap, dan berbaris gagah saat upacara bendera, kami punya pertanyaan sederhana yang menuntut jawaban jujur. Untuk apa sebenarnya kalian ada? Apa tugas utama kalian? Apakah hanya bertugas mengatur parkir saat ada acara pejabat? Apakah hanya bertugas berdiri kaku di pinggir jalan saat ada kunjungan tamu penting? Apakah hanya bertugas bersiul dan mengatur kerumunan saat ada pesta rakyat? Lalu saat ruang publik dirampas, saat aturan dilanggar terang-terangan, saat warga menderita setiap hari—di mana kalian?
Kami sudah terlalu sering melihat pemandangan yang memalukan. Mobil dinas Satpol PP lewat di jalanan yang penuh lapak liar. Petugas di dalamnya melihat, tahu, paham bahwa itu semua melanggar aturan. Tapi apa yang mereka lakukan? Hanya melengos, melaju terus, seolah tidak melihat apa-apa. Seolah jalanan yang rusak itu bukan tanggung jawab mereka. Seolah aturan yang ada hanya berlaku di buku peraturan saja, tidak berlaku di kenyataan.
Saat kami bertanya, jawaban yang kami dapat selalu membuat dada kami sesak karena marah. “Belum ada perintah dari atas.” “Menunggu arahan pimpinan.” “Bukan bagian tugas saya.” Kami bertanya dalam hati, lalu perintah seperti apa yang kalian tunggu? Apakah perintah harus turun sampai ada orang mati tertabrak di jalanan ini? Apakah pimpinan kalian tidak melihat apa yang kami lihat setiap hari? Atau mereka memang melihat, tapi sengaja membiarkan karena ada alasan tertentu yang tidak boleh kami ketahui?
Dan yang paling menyakitkan baru saja terjadi kemarin. Ketika awak media datang menanyakan kondisi ini kepada kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian bungkam. Pejabat yang bertugas menerima pertanyaan, membaca daftar pertanyaan, lalu menunduk diam dan berkata: “Kami tidak berwenang menjawab. Belum ada perintah pimpinan.” Lalu pintu ditutup. Percakapan berakhir.
Kalian tahu betapa hinanya perbuatan itu? Kalian adalah aparat penegak peraturan daerah. Kalian digaji, diberi seragam, diberi wewenang, diberi kekuasaan untuk menertibkan. Tapi saat rakyat dan media meminta pertanggung jawaban, kalian memilih bungkam. Kalian memilih bersembunyi di balik atasan. Kalian memilih lari dari tanggung jawab. Seragam yang kalian pakai dengan bangga setiap hari, saat ini terasa hanyalah kostum. Kostum untuk pamer kekuasaan di depan orang lemah,Rakyat Miskin yang tidak tau apa-apa,tapi berubah jadi kain penutup malu saat harus menjawab kebenaran.
Kami juga mendengar cerita dari pedagang-pedagang kecil di lapangan. Mereka berbisik, karena takut. Mereka bercerita bahwa ada oknum koordinator yang setiap hari memungut uang dari mereka. Siapa yang tidak bayar, diusir. Siapa yang membayar, boleh berjualan seenaknya di mana saja, bahkan sampai ke pinggir trotoar jalan. Uang itu tidak ada kuitansinya, tidak ada laporannya, tidak jelas ke mana perginya. Tapi semua orang di lapangan tahu siapa orangnya. Semua orang tahu berapa tarifnya. Semua orang tahu praktik ini sudah berjalan bertahun-tahun lamanya.
Dan kami bertanya kepada kalian, wahai bapak Satpol PP, apakah kalian benar-benar tidak tahu tentang jaringan pungli ini? Apakah kalian benar-benar buta dan tuli selama ini? Atau kalian tahu, tapi memilih diam karena ada bagian yang mengalir ke pihak tertentu? Atau kalian takut bertindak karena oknum-oknum itu punya pelindung di tempat yang lebih tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan pernah hilang dari kepala kami selama kalian tetap bungkam. Semakin lama kalian diam, semakin kuat dugaan kami bahwa ada sesuatu yang busuk di balik kebisuan kalian. Sesuatu yang melibatkan jabatan, uang, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Camat Cipondoh pun sama. Saat diminta keterangan, beliau tidak ada di tempat, padahal mobil dinasnya terparkir rapi di halaman kantor. Stafnya hanya berkata, “Beliau tidak bisa memberikan keterangan saat ini. Tunggu arahan dari atas.” Begitu saja. Tidak ada rasa tanggung jawab. Tidak ada rasa malu karena wilayah yang beliau pimpin berubah menjadi medan kekacauan. Seolah jabatan Camat hanyalah gelar untuk menikmati fasilitas, bukan amanah untuk melayani.
KAMI TIDAK MEMINTA BANYAK. PERMAINAN KAMI SEDERHANA,KAMI HANYA MEMINTA KALIAN BEKERJA SESUAI TUGAS DAN GAJI YANG KALIAN TERIMA
Kami warga Cipondoh adalah rakyat biasa. Kami tidak menuntut fasilitas mewah. Kami tidak menuntut jalanan beraspal mulus sepanjang mata memandang. Kami tidak menuntut pelayanan sempurna layaknya di negara maju. Kami hanya menuntut satu hal sederhana, bekerjalah sesuai dengan tugas, jabatan, dan gaji yang kalian terima dari uang pajak kami,Dari rakyat Indonesia.
Tugas pemerintah adalah mengatur. Tugas Satpol PP adalah menertibkan. Tugas Camat adalah menjaga wilayahnya. Jika kalian tidak mampu melakukan hal-hal dasar itu, maka untuk apa kami memilih kalian? Untuk apa kami membayar pajak setiap bulan? Untuk apa kami harus menghormati seragam dan jabatan kalian, jika pada kenyataannya kalian tidak mampu memberikan perlindungan sedikit pun kepada kami?
Kami juga tidak membenci saudara-saudara kami yang menjadi pedagang kaki lima. Kami tahu mereka juga rakyat kecil yang sedang berjuang mencari nafkah demi menghidupi keluarga. Kami tidak ingin mereka diusir secara kasar, dihina, atau diperlakukan tidak manusiawi. Tapi kami juga tidak mau hak kami dirampas. Kami tidak mau keselamatan kami dipertaruhkan. Kami tidak mau aturan di kota ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya kuasa, sementara mereka yang berani melanggar dan punya pelindung dibiarkan bebas.
Solusinya jelas, dan ini bukan hal baru. Bubarkan PKL yang menempati ruang publik secara ilegal dan membahayakan. Berikan tempat yang layak dan tertib bagi saudara-saudara kami para pedagang agar mereka bisa berjualan tanpa merugikan orang lain. Tangkap semua oknum koordinator ilegal pedagang yang selama ini memeras saudara-saudara kami dan merusak ketertiban. Proses secara hukum oknum-oknum yang sudah dilaporkan oleh para pedagang korban pungli. Dan yang paling penting: pejabat dan aparat yang selama ini bungkam, lalai, dan membiarkan semua ini terjadi harus bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka terus bersembunyi di balik kebisuan dan alasan “menunggu perintah”.
KEPERCAYAAN KAMI SEDANG HABIS. JANGAN SAMPAI KALIAN KEHILANGAN KAMI SELAMANYA.
Kemerdekaan ke-81th yang baru saja kami rayakan seharusnya menjadi momen pengingat bagi kalian semua yang memegang tampuk kekuasaan. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah gratis. Ia direbut dengan darah dan air mata para pendahulu kami, dengan harapan bahwa suatu hari nanti negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang jujur, berani, dan bertanggung jawab. Bukan oleh orang-orang yang hanya pandai berpidato di atas panggung, tapi pengecut saat harus bertindak di lapangan. Bukan oleh orang-orang yang pandai berseragam rapi, tapi bungkam saat rakyat meminta pertanggung jawaban.
Kami mengingatkan dengan keras, kepercayaan rakyat bukanlah barang yang bisa kalian ambil seenaknya dan buang sesuka hati. Saat ini, kepercayaan kami terhadap pemerintah kota, terhadap Camat, terhadap Satpol PP, sudah hampir habis. Setiap hari kami melihat pedagang kaki lima Mengurita di jalanan, setiap hari kami mendengar cerita pungli, setiap hari kami melihat kalian memilih diam—dan setiap hari itu juga, rasa hormat kami kepada jabatan dan seragam kalian semakin luntur.
Jangan biarkan kami sampai pada titik di mana kami harus mengatakan dengan lantang, kami tidak lagi membutuhkan kalian. Karena jika jabatan dan wewenang tidak lagi berguna untuk melindungi dan melayani rakyat, maka ia tidak lebih dari sekadar hiasan kosong yang memalukan.
Bertindaklah sekarang. Jangan tunggu sampai ada darah yang tertumpah.lalu lintas kendaraan,
Kami menunggu tindakan nyata. Bukan lagi janji. Bukan lagi kebisuan. Bukan lagi alasan.
REDAKSI : DAVID E SE
Users Today : 641
Users Yesterday : 911
Users Last 7 days : 5733
Users This Month : 1552