Kenaikan PBB 500 Persen di Purwakarta Tuai Sorotan, Publik Pertanyakan Sosialisasi

Purwakarta, Delikkasus86.com – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Purwakarta yang disebut mencapai lebih dari 500 persen menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kebijakan ini dinilai membebani warga, terutama yang tinggal di kawasan perumahan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Sejumlah warga menilai kebijakan tersebut diterapkan tanpa sosialisasi yang memadai. Informasi kenaikan PBB baru diketahui ketika Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dibagikan ke masyarakat.

“Seharusnya kebijakan sebesar ini lebih dulu disampaikan secara terbuka kepada publik. Rakyat masih bergulat dengan beban ekonomi, tiba-tiba muncul kenaikan PBB yang sangat tinggi,” keluh seorang warga di Kecamatan Babakancikao yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Kamis (18/9/2025).

Kepala Bidang Penetapan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, Krisbanuk, menjelaskan bahwa pihaknya hanya melaksanakan keputusan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 973/Kep.344-Bapenda/2024 tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB.

“Sebagai pelaksana teknis, kami menjalankan keputusan Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan. Kebijakan ini juga berkaitan dengan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait minimnya setoran pajak daerah,” ungkapnya saat ditemui awak media, Rabu (17/9/2025).

Terkait sosialisasi, ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan informasi tersebut kepada para camat di seluruh wilayah Purwakarta. Namun, keterangan berbeda datang dari perangkat desa di Babakancikao. Menurut Sekretaris Desa setempat, pihaknya tidak pernah menerima sosialisasi dari kecamatan.

“Kami hanya menerima SPPT untuk dibagikan ke RT. Tidak ada sosialisasi terkait kenaikan tarif PBB,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Purwakarta belum dapat dimintai tanggapan mengenai kebijakan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terbuka, termasuk mekanisme kenaikan PBB yang dinilai cukup drastis, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah beban ekonomi rakyat.

Reporter: Habel Hendrik