Ketua Umum King Badak Banten Perjuangan, Desak Korupsi Program MBG Hingga Tingkat Dampur. Harus Dibersihkan

Delikkasus86 com Lebak – Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP), Eli Sahroni atau yang dikenal dengan sapaan King Badak, mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga pengelola dapur di daerah.08,06,2026

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah Kejaksaan Agung yang telah menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Menurut King Badak, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada jajaran elit, tetapi juga harus menyentuh pelaksanaan program di tingkat daerah apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan.

“Untuk membersihkan praktik korupsi di program MBG, maka harus dimulai dari level elit hingga pengelola dapur. Korupsi ini berjamaah, sehingga penegakan hukum harus merata demi keadilan dan keberlangsungan program MBG yang baik dan benar,” ujar Eli Sahroni, Senin (8/6/2026).

Ia menilai dugaan penyimpangan dapat dilihat dari kualitas makanan dan minuman yang disajikan kepada penerima manfaat, yang menurutnya di sejumlah tempat tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

King Badak juga menyoroti keterlibatan sejumlah pejabat dalam pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha lokal kesulitan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program yang dibiayai negara tersebut.

“Program ini jauh dari pola pemberdayaan pengusaha lokal. Tidak ada peluang bagi pengusaha lokal untuk ikut serta. Semua dapur MBG tertutup, ini sama saja program yang menyesatkan,” katanya.

Di Kabupaten Lebak, lanjutnya, terdapat pengelola dapur MBG yang berasal dari luar daerah, seperti Serang, Tangerang, Bogor, hingga Bandung. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

King Badak meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan dapur MBG guna mencegah praktik monopoli dan konflik kepentingan.

“Negara bukan hanya harus menindak pelaku korupsi, tetapi juga menghentikan praktik monopoli dapur MBG oleh pejabat dan pengusaha luar daerah. Demi keadilan, pengusaha lokal yang notabene rakyat setempat harus diberi kesempatan,” tegasnya.

Ia berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat serta mendorong tumbuhnya ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha di daerah.Ungkpanya