MARWAH NEGARA DIUJI OKNUM SATPOL PP “KUCING” DUDUK MINUM BERSAMA KSM — KOORDINATOR PKL YANG DITUDUH PUNGLI! PENERTIBAN HANYA SANDIWARA

 

 

mandul, proses gerak di tempat,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Dilikkasus86.com — Tangerang, 27 Agustus 2026
FOTO BUKTI BERBICARA: DI BALIK SECANGKIR KOPI TERSEMBUNYI KERUSAKAN NEGARA

Sebuah foto dokumentasi yang diterima redaksi menyajikan pemandangan yang luar biasa mengherankan sekaligus memuakkan. Di kawasan GOR Gondrong, setelah selesai kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), seorang oknum anggota Satpol PP Kota Tangerang yang dipanggil “Kucing” — yang seharusnya menjadi penegak aturan dan pelindung ketertiban umum — terlihat duduk santai, berbincang akrab, dan minum kopi bersama KSM, sosok yang diduga kuat menjadi koordinator PKL sekaligus otak di balik jaringan pungutan liar yang telah memeras puluhan pedagang kecil selama berbulan-bulan.

Ini bukan sekadar soal kopi. Ini adalah penghinaan terhadap marwah negara.

Ketika rakyat dipaksa patuh pada aturan, sementara aparat yang diberi mandat menegakkan aturan justru bersekongkol dengan pihak yang seharusnya ditertibkan — maka runtuhlah segala kepercayaan. Maka terbukalah rahasia paling kotor: penertiban PKL di GOR Gondrong BUKANLAH penegakan hukum, melainkan sandiwara yang disutradarai bersama oleh oknum aparat dan preman berkuasa.

INI BUKAN MINUM KOPI — INI ADALAH PENGKHIANATAN TERHADAP RAKYAT

Kita tanya dengan lantang dan tegas:

Atas dasar apa seorang petugas Satpol PP yang baru saja “menertibkan” PKL, lalu duduk bersenda gurau dengan orang yang diduga menjadi bos pungli di tempat itu?

Apakah ini bagian dari prosedur kedinasan? Apakah ini tertuang dalam SOP penertiban? Ataukah ini rapat koordinasi pembagian keuntungan?

KSM — yang dengan sombongnya berteriak kepada para pedagang: “Gue nggak akan pernah ditangkap! Polisi mana yang berani tangkap gue!” — ternyata punya teman akrab di Satpol PP. Orang yang diduga memeras ratusan ribu rupiah setiap hari dari pedagang yang hanya ingin mencari sesuap nasi, ternyata duduk berdamai dengan aparat yang seharusnya membela mereka.

Ini bukan kebetulan. Ini bukan pertemanan biasa. Ini adalah KOLUSI yang terbukti di depan mata publik!

SANDIWARA PENERTIBAN: DATANG, FOTO, PULANG — PEDAGANG DIATUR OLEH PREMAN

Pola yang terulang setiap hari kini terungkap sepenuhnya:

1. Satpol PP datang ke lokasi — bukan untuk menertibkan secara permanen, melainkan untuk berfoto di depan kamera
2. Pedagang disuruh minggir sementara — KSM memberi tahu: “Tenang, nanti kita sembunyi sebentar, mereka cuma foto buat laporan ke atasan, lalu pergi”
3. Foto diambil, laporan dibuat, aparat pulang — selesai tugas, selesai gaji, selesai tanggung jawab
4. Satpol PP pergi, lalu KSM datang — duduk minum kopi bersama “Kucing” — transaksi selesai, kesepakatan terjaga
5. Pedagang kembali berjualan, pungutan berlanjut — besok diulang lagi sandiwaranya

Berapa lama rakyat harus menonton kebohongan ini? Berapa lama uang pajak rakyat dipakai untuk membayar aparat yang justru melindungi pemeras rakyat?

RATUSAN JUTA HASIL PERASAN — DIBAGI BERSAMA OKNUM?

Puluhan pedagang korban telah melaporkan: setiap hari, setiap lapak, harus membayar “iuran” yang dipungut oleh anak buah KSM. Ratusan ribu per hari, jutaan per bulan, ratusan juta per tahun mengalir dari kantong rakyat miskin ke kantong koordinator PKL dan jaringannya.

Ke mana perginya uang itu?

Jika KSM begitu percaya diri — begitu yakin tak akan pernah disentuh hukum — pasti ada alasan. Jika oknum Satpol PP “Kucing” begitu akrab dengan orang yang seharusnya ditindak — pasti ada alasannya.

Apakah secangkir kopi itu dibayar dengan uang hasil perasan pedagang? Apakah kedekatan itu dibayar dengan bagian dari hasil pungutan liar?

Publik tidak butuh tebakan. Publik butuh penyelidikan transparan. Publik butuh audit menyeluruh. Publik butuh penindakan tegas tanpa pandang bulu.

TUMPUL KE BAWAH, TAJAM KE ATAS — HUKUM SIAPA YANG BERLAKU DI TANGERANG?

Presiden Prabowo Subianto telah berpesan dengan tegas: “Jika ada oknum TNI, Polri, dan ASN yang melindungi kejahatan, singkirkan, beri sanksi, sampai pemecatan. Jangan sampai negara diatur oleh oknum preman!”

Lalu di Tangerang, apa yang kita saksikan?

– Preman KSM berkeliaran bebas, menantang hukum, memeras rakyat — TIDAK DITANGKAP
– Laporan korban pungli terkatung-katung di Polsek Cipondoh — Kanit Penyidik Iptu Amin Isropi diam seribu bahasa, pemeriksaan mandul, proses gerak di tempat
– Oknum Satpol PP “Kucing” — bersahabat dengan tersangka utama — TIDAK DIPERIKSA
– Kasat Satpol PP dan Camat Cipondoh — bungkam saat dikonfirmasi, bahkan memblokir kontak awak media — TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

Ini bukan kelemahan. Ini adalah KESENGAJAAN.

Hukum tajam ke atas untuk rakyat kecil, tapi tumpul ke bawah untuk preman yang punya koneksi. Inilah wajah ketidakadilan yang merusak kepercayaan rakyat pada negara.

TUNTUTAN RAKYAT — TEGAS, JELAS, TANPA TAWAR

Kepada Walikota Tangerang, Inspektorat Kota Tangerang, Kapolres Metro Tangerang Kota, dan seluruh aparat penegak hukum yang masih punya hati nurani:

1. BONGKAR SEGERA dugaan hubungan kolusif antara oknum Satpol PP “Kucing” dan KSM — hasil pemeriksaan DIPUBLIKKAN secara terbuka
2. PROSES HUKUM KSM tanpa menunda lagi — dia dituduh memeras, mengancam, dan menantang negara — TANGKAP DAN PERIKSA
3. LANJUTKAN LAPORAN PUNGLI yang terkatung-katung di Polsek Cipondoh — Kapolres harus turun tangan langsung, ganti penyidik jika perlu
4. AUDIT MENYELURUH keterlibatan anggota Satpol PP Cipondoh dalam jaringan pungutan liar — siapa yang terlibat, siapa yang melindungi, SIAP HARUS BERTANGGUNG JAWAB
5. BUBARKAN SISTEM KOORDINATOR PKL ILEGAL — tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh ada preman yang mengatur ruang publik
6. JANGAN HANYA FOTO — TINDAK LANJUT HARUS NYATA — ukur keberhasilan bukan dari jumlah foto dokumentasi, tapi dari berapa lama ketertiban bertahan

KEPADA PEMKOT TANGERANG: JANGAN UJAR KAMI BUNGKAM

Kami tidak akan diam. Kami tidak akan berhenti. Selama rakyat masih diperas di bawah perlindungan oknum aparat, selama laporan korban dikubur hidup-hidup di meja penyidik, selama penertiban hanyalah sandiwara dokumentasi — suara kami akan semakin keras, tulisan kami semakin tajam, dan kebenaran akan semakin menyakitkan bagi mereka yang bersalah.

Ingatlah: Kekuasaan adalah amanah, bukan warisan preman. Gaji aparat dibayar dari keringat rakyat, bukan dari hasil perasan rakyat.

Jika Pemerintah Kota Tangerang tidak mampu menegakkan aturan di wilayahnya sendiri — maka rakyat berhak bertanya: untuk apa kita punya pemerintah?

Jawaban tidak boleh lagi berupa diam. Jawaban tidak boleh lagi berupa penundaan. Jawaban harus berupa TINDAKAN.

Kami tunggu. Seluruh rakyat Tangerang menunggu. Dan sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di sisi rakyat, dan siapa yang berdiri di sisi preman.

📡 Redaksi
David E, S.E.