Pemkab Bojonegoro Benahi Alun-Alun dan Pasar Kota, Disiapkan Jadi Pusat Multifungsi pada 2026

BOJONEGORO, delikkasus86.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada awal tahun 2026 mulai mematangkan rencana sejumlah proyek strategis sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mempercantik wajah kota. Fokus pembangunan diarahkan pada rehabilitasi Alun-Alun Kota Bojonegoro dan revitalisasi Pasar Kota yang direncanakan menjadi pusat multifungsi.

Selain dua titik tersebut, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan penataan Taman Rajekwesi serta pembangunan taman di sejumlah kawasan perbatasan yang menjadi pintu masuk wilayah perkotaan. Seluruh proyek tersebut diproyeksikan menjadi wajah baru Bojonegoro yang lebih inklusif, modern, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan, menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan estetika kota dengan penguatan ekonomi lokal.

“Pembangunan tidak hanya berbicara soal keindahan, tetapi juga kenyamanan publik dan tersedianya ruang yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Achmad Gunawan kepada pewarta, Selasa (6/1/2026).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini rehabilitasi Alun-Alun Kota Bojonegoro telah memasuki tahap Detailed Engineering Design (DED) sejak Oktober 2025. Sementara itu, rencana rehabilitasi Pasar Kota serta penataan Taman Rajekwesi telah menyelesaikan tahapan masterplan pada November 2025.

“Perencanaan ini utamanya harus memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, sebagai upaya mewujudkan ikon kota yang modern namun tetap ramah,” tambahnya.

Di sisi lain, pengamat lingkungan dan tata kota, Ir. Soeminto, mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan nantinya tidak mengabaikan nilai-nilai historis, estetika, dan budaya lokal yang telah melekat kuat di Kabupaten Bojonegoro.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara tepat dan optimal, mengingat proyek-proyek tersebut menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Nilai sejarah dan budaya lokal harus tetap dijaga karena memiliki potensi besar dalam mendongkrak perekonomian masyarakat. Selain itu, karena menggunakan anggaran publik, pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan optimal,” ujarnya.
(BAW)