Persidangan Aanmaning Bahas AYDA di Pengadilan Agama Klaten, Firma Hukum Subur Jaya–FERADI WPI Dampingi Termohon

Klaten, Jawa Tengah — Pengadilan Agama Klaten kembali menggelar sidang lanjutan perkara Aanmaning yang membahas AYDA (Agunan Yang Diambil Alih), pada Senin, 22 Desember 2025.

Sidang tersebut tercatat dalam Nomor Perkara 0009/Pdt.Eks.HT/2025/PA.Klt, dengan Firma Hukum Subur Jaya bersama FERADI WPI bertindak sebagai Kuasa Hukum Para Termohon Aanmaning.

Dalam persidangan ini, Tim Kuasa Hukum Termohon dipimpin oleh Advokat Senior Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., didampingi:

Filemon Gunawan Dirjanto, S.H. (Advokat Magang)

Basriyanto (Kepala Divisi DPP FERADI WPI)

Cecilia, S.H., M.H. (Advokat Magang)

M. Arifin, S.H., M.H., S.Sos., M.M., C.MDF., C.PFW., C.JKJ. (Wakil Ketua Umum III DPP FERADI WPI)

Kronologi Persidangan

Sidang Aanmaning pertama digelar pada Senin, 8 September 2025, namun ditunda untuk memberikan ruang mediasi di luar pengadilan. Persidangan kemudian dilanjutkan pada 30 September 2025, kembali ditunda, dan berlanjut lagi pada Senin, 20 Oktober 2025.

Pasca penundaan tersebut, Tim Kuasa Hukum Termohon menggelar mediasi di luar pengadilan dengan pihak Pemohon. Hingga persidangan terbaru ini, proses hukum disebut telah mengarah pada upaya perdamaian, dengan fokus pembahasan pada mekanisme AYDA (Agunan Yang Diambil Alih).

Pernyataan Kuasa Hukum

Ditemui awak media usai persidangan, Advokat Donny Andretti menyampaikan bahwa setelah agenda sidang hari ini, dirinya bersama tim akan langsung bertolak ke Surakarta.

“Besok kami dari FERADI WPI dan Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan akan mendampingi klien yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polres Surakarta, terkait laporan dugaan perampasan kendaraan Mitsubishi Pajero bernomor polisi AD 1346 QP, atas nama Umi Munawaroh, yang merupakan ibu kandung klien,” ujar Donny.

Catatan Redaksi

Sebagai media yang menjunjung prinsip independen dan berimbang, redaksi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.