ROKOK ILEGA, MENGGURITA DI KOTA TANGERANG — JEJAK DISTRIBUTOR, GUDANG, HINGGA DUGAAN BEKINGAN APARAT

ROKOK ILEGA, MENGGURITA DI KOTA TANGERANG — JEJAK DISTRIBUTOR, GUDANG, HINGGA DUGAAN BEKINGAN APARAT.

Dilikkasus86.com – TANGERANG — Peredaran rokok tanpa pita cukai yang diduga ilegal di Kota Tangerang semakin menjadi sorotan. Dari sejumlah informasi yang dihimpun awak media melalui pedagang kaki lima dan sumber di lapangan, peredaran rokok tersebut disebut semakin meluas dan diduga memiliki rantai distribusi yang tidak berhenti pada tingkat pengecer. Sejumlah pedagang mengaku memperoleh pasokan dari distributor yang disebut memiliki gudang di wilayah Batuceper, Cipondoh dan Benda. Informasi tersebut menjadi pintu masuk untuk mengungkap siapa sebenarnya pemasok, siapa distributornya, dari mana barang masuk, serta bagaimana produk tanpa pita cukai tersebut dapat menyebar ke berbagai lapak di Kota Tangerang. Jumat 14 Agustus 2026

Persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai aktivitas pedagang kecil di pinggir jalan. Jika keterangan para pedagang tersebut benar, maka terdapat mata rantai yang lebih besar di belakangnya. Pedagang berada di ujung distribusi, sementara barang datang dari pemasok. Karena itu, penindakan yang hanya menyasar pengecer berpotensi tidak menyelesaikan akar persoalan. Gudang, distributor, jalur pengangkutan dan sumber pasokan harus ditelusuri berdasarkan bukti.

Lebih serius lagi, dari keterangan sejumlah sumber muncul dugaan adanya oknum kepolisian yang disebut-sebut berada di balik atau memberikan perlindungan terhadap peredaran rokok tersebut. Tudingan ini merupakan informasi dari sumber dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Karena itu, diperlukan penyelidikan dan pembuktian. Jika tidak benar, pihak yang disebut harus diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi. Namun apabila ditemukan bukti keterlibatan oknum, maka persoalan tersebut harus diproses secara tegas sesuai hukum dan mekanisme internal yang berlaku.

Pertanyaan publik kini semakin tajam: siapa pemilik gudang yang disebut menjadi sumber pasokan? Siapa distributornya? Berapa volume rokok tanpa pita cukai yang beredar? Dari mana barang tersebut masuk? Dan siapa yang mengendalikan jaringan distribusinya?

Rokok tanpa pita cukai bukan sekadar produk murah yang dijual di lapak kaki lima. Peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan dapat berdampak terhadap penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, apabila benar peredarannya berlangsung dalam jumlah besar dan terus-menerus, potensi penerimaan negara yang tidak tertagih harus dihitung secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar dugaan angka.

Jangan asal menyebut kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Hitung jumlah barangnya, hitung kewajiban cukainya, telusuri periode peredarannya, lalu buka datanya kepada publik.

Di sinilah peran Bea Cukai dan aparat penegak hukum diuji. Operasi yang hanya menyita beberapa bungkus atau slop dari pedagang tidak otomatis memutus jaringan. Selama pemasok dan distributor masih beroperasi, barang dapat kembali muncul dengan merek berbeda, melalui jalur berbeda dan menggunakan pengecer berbeda.

Maka pola pemberantasannya harus bergerak dari hilir ke hulu. Pedagang diperiksa sesuai ketentuan. Pemasok ditelusuri. Distributor diverifikasi. Gudang diperiksa apabila terdapat dasar hukum yang cukup. Jalur distribusi dipetakan. Dan apabila ditemukan tindak pidana, proses harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jangan hanya mengejar yang paling mudah ditemukan. Bongkar yang berada di belakangnya.

Informasi mengenai wilayah Batuceper, Cipondoh dan Benda juga tidak boleh langsung menjadi tuduhan terhadap seluruh masyarakat maupun pelaku usaha di wilayah tersebut. Penyebutan wilayah hanya merupakan informasi awal yang harus diverifikasi. Yang diperlukan adalah bukti konkret mengenai lokasi, kepemilikan, aktivitas distribusi dan pihak-pihak yang terlibat.

Begitu pula dengan dugaan keterlibatan oknum aparat. Institusi tidak boleh dihukum hanya karena tudingan, tetapi oknum yang terbukti melanggar juga tidak boleh berlindung di balik nama institusi. Jika ada bukti, proses. Jika tidak ada bukti, klarifikasi dan hentikan spekulasi.

Masyarakat Kota Tangerang berhak mendapatkan kepastian bahwa hukum berjalan tanpa pandang bulu. Pedagang kecil tidak boleh menjadi satu-satunya sasaran sementara mata rantai yang lebih besar tidak tersentuh. Negara harus hadir bukan hanya ketika operasi penertiban berlangsung, tetapi juga ketika jaringan distribusi harus dibongkar sampai ke sumbernya.

Publik kini menunggu langkah konkret Bea Cukai, kepolisian, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terkait untuk memastikan apakah informasi mengenai maraknya rokok tanpa pita cukai tersebut benar memiliki jaringan distribusi besar atau tidak.

Sebab apabila rokok tanpa pita cukai memang dapat beredar secara terbuka dan semakin mudah ditemukan, maka pertanyaannya bukan lagi sekadar “siapa pedagangnya?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

SIAPA PEMASOKNYA? SIAPA DISTRIBUTORNYA? SIAPA PEMILIK GUDANGNYA? BAGAIMANA JALUR DISTRIBUSINYA? DAN JIKA ADA OKNUM APARAT YANG TERLIBAT, SIAPA YANG BERANI MEMBUKANYA?

Kota Tangerang membutuhkan penegakan hukum yang nyata, bukan sekadar razia sesaat.

BONGKAR JARINGANNYA. TELUSURI DISTRIBUTORNYA. PERIKSA BERDASARKAN BUKTI. HITUNG DAMPAKNYA TERHADAP NEGARA. DAN JIKA ADA OKNUM YANG TERBUKTI TERLIBAT, PROSES TANPA PANDANG BULU

REDAKSI: DAVID E,S.E