Skandal “Innova Reborn” & Dana Pokir Rp35 Miliar: Pemicu Panasnya Hak Interpelasi di Aceh Singkil

ACEH SINGKIL |  delikkasus86.com ~ Dinamika politik di Kabupaten Aceh Singkil memanas menjelang Sidang Paripurna Hak Interpelasi yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRK, Selasa (10/2/2026). Di balik langkah konstitusional dewan tersebut, mencuat berbagai isu miring mulai dari dugaan janji unit mobil mewah, hingga perselisihan anggaran “pokir” yang fantastis.

Isu Pemakzulan dan “Mahalnya” Kursi Bupati,
Kabar yang beredar di lingkaran istana menyebutkan bahwa Hak Interpelasi ini disinyalir sebagai langkah awal menuju pemakzulan Bupati Aceh Singkil. Isu ini semakin liar setelah seorang anggota dewan yang enggan disebutkan namanya melontarkan pernyataan kontroversial. Ia menyindir bahwa kepemimpinan saat ini akan segera “tumbang” dan menyinggung soal biaya politik menjadi bupati yang mencapai angka Rp10 miliar.

Muncul pula rumor mengenai janji pemberian satu unit mobil Innova Reborn, yang diduga berkaitan dengan pergerakan politik di gedung wakil rakyat tersebut. Hal ini memicu kecurigaan publik bahwa interpelesi kali ini tidak murni untuk kepentingan rakyat, melainkan sarat kepentingan kelompok.

Konflik Dana Pokir: Rp35 Miliar vs Rp15 Miliar
Akar persoalan diduga kuat bersumber dari ketidaksepakatan anggaran antara eksekutif dan legislatif terkait dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Data yang dihimpun menyebutkan:
Tuntutan Legislatif: Total dana pokir untuk 25 anggota DPRK mencapai Rp35 Miliar, dengan alokasi terbesar pada Ketua DPRK sebesar Rp8 Miliar.
Keputusan Eksekutif: Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) hanya menyetujui alokasi sebesar Rp15 Miliar.

Perbedaan angka yang mencolok ini diduga menjadi penyebab macetnya pengesahan rancangan KUA-PPAS dan APBK Tahun Anggaran 2026, yang kemudian memicu digulirkannya Hak Interpelasi oleh DPRK sebagai bentuk perlawanan politik.

Rakyat Menjerit, GAMPEMAS Siap Turun ke Jalan
Kondisi ini memicu reaksi keras dari masyarakat. Gabungan Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat (GAMPEMAS) Aceh Singkil menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Mereka menuntut transparansi total atas penggunaan dana pokir tahun 2025 yang dinilai sangat fantastis di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.

“Masyarakat mempertanyakan apa saja realisasi dari anggaran puluhan miliar tersebut. Jangan sampai anggaran daerah hanya habis untuk kepentingan segelintir elite,” tegas perwakilan warga.

Desakan Audit dan Jalur Hukum:

Tokoh masyarakat, Fadli, meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan Aceh Singkil, untuk segera turun tangan. Publik mendesak dibentuknya tim khusus untuk menelusuri apakah ada unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyusunan APBK yang terhambat ini.

Kini, seluruh mata tertuju pada Gedung DPRK Aceh Singkil. Apakah Hak Interpelasi ini murni untuk fungsi pengawasan, ataukah sekadar alat tawar-menawar (bargaining) politik demi mengamankan anggaran pokir? Masyarakat dihimbau tetap tenang namun kritis dalam mengawal isu ini demi masa depan Aceh Singkil yang bersih dan transparan.{*}

Reporter Aceh Singkil: Khalikul Sakda.