TIGA BULAN PENERTIBAN PKL TAK KUNJUNG TUNTAS, OPERASI DIDUGA “BOCOR” — JADI SOROTAN PUBLIK

DILIKKASUS86.COM — TANGERANG — Senin 31 Agustus 2026 — Tiga bulan sudah persoalan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berlangsung dan menjadi sorotan masyarakat. Penertiban berulang kali dilakukan, petugas turun ke lapangan, lapak ditertibkan, aktivitas dihentikan, namun persoalan kembali muncul. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: mengapa penertiban PKL tak kunjung tuntas?

Persoalan semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa informasi mengenai rencana operasi penertiban diduga telah diketahui oleh sebagian pihak sebelum petugas Satpol PP turun ke lokasi. Setiap kali operasi dilakukan, sejumlah aktivitas PKL disebut telah berubah lebih dahulu. Ada lapak yang diduga sudah dirapikan, sebagian pedagang memilih tidak berjualan, sementara setelah petugas meninggalkan lokasi, aktivitas kembali muncul.

Jika pola tersebut benar terjadi secara berulang, tentu publik berhak mempertanyakan bagaimana informasi mengenai operasi bisa diketahui sebelum waktunya. Apakah terdapat kebocoran informasi dari internal? Siapa saja yang memiliki akses terhadap informasi tersebut? Dan apakah ada pihak tertentu yang memperoleh informasi sebelum operasi dilaksanakan?

Pertanyaan tersebut semakin menguat dengan adanya dugaan kedekatan antara oknum koordinator PKL dengan oknum anggota Satpol PP. Berdasarkan informasi dan pengamatan yang berkembang di lapangan, oknum yang disebut sebagai koordinator PKL diduga beberapa kali terlihat berdekatan atau berkomunikasi dengan anggota Satpol PP ketika kegiatan penertiban berlangsung.

Kedekatan tersebut tentu belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi kerja sama ilegal. Bisa saja komunikasi tersebut merupakan bagian dari koordinasi lapangan. Namun ketika pola tersebut terus menjadi perhatian masyarakat, diperlukan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus atau konflik kepentingan.

Yang menjadi pertanyaan bukan semata-mata siapa berdiri di samping siapa, melainkan apa yang dibicarakan, kapan komunikasi dilakukan, apakah ada informasi operasi yang disampaikan, dan apakah komunikasi tersebut memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan penertiban.

Pasalnya, apabila informasi mengenai operasi benar-benar bocor sebelum petugas tiba, maka efektivitas penertiban tentu dapat terganggu. Operasi yang seharusnya dilakukan untuk menegakkan ketertiban dapat berubah menjadi kegiatan yang hanya berlangsung sementara.
Petugas datang, aktivitas berhenti. Petugas pergi, aktivitas kembali.

Jika pola seperti itu terus terjadi selama berbulan-bulan, maka pemerintah tidak cukup hanya menyalahkan pedagang yang kembali berjualan. Pemerintah juga harus mengevaluasi sistem penertiban, pengawasan anggota, mekanisme penyampaian informasi, serta pengawasan pascapenertiban.

Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab besar. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.

Karena itu, apabila muncul dugaan adanya anggota yang memberikan informasi operasi kepada pihak tertentu, dugaan tersebut semestinya diperiksa melalui mekanisme internal yang berlaku. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak terdapat pelanggaran, hasil tersebut juga perlu dijelaskan agar masyarakat tidak terus berada dalam ruang kecurigaan.

Tiga bulan bukan waktu yang singkat. Selama periode tersebut, masyarakat tentu ingin mengetahui bukan hanya berapa kali operasi dilakukan, tetapi juga apa hasil akhirnya.

Berapa kali penertiban dilakukan? Berapa jumlah PKL yang ditertibkan? Berapa banyak yang kembali? Mengapa mereka kembali? Apakah ada pengawasan setelah penertiban? Apakah ada evaluasi terhadap dugaan kebocoran informasi? Apakah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga memiliki kedekatan dengan koordinator PKL?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena penertiban yang dilakukan berkali-kali tanpa penyelesaian permanen akan menimbulkan kesan bahwa persoalan hanya berputar di tempat.
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar operasi yang berulang.

Jika memang tidak ada kerja sama antara oknum koordinator PKL dengan anggota Satpol PP, maka hal tersebut harus dapat dijelaskan secara terbuka. Jika tidak ada kebocoran informasi, mekanisme pengamanan informasi operasi juga perlu diperjelas. Namun apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran oleh oknum tertentu, tindakan harus diberikan sesuai ketentuan.

Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena seseorang memiliki kedekatan dengan aparat. Tidak boleh pula ada anggota yang menyalahgunakan kewenangan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusinya.

Dalam konteks ini, media menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan kebocoran dan dugaan kerja sama tersebut masih merupakan dugaan yang memerlukan verifikasi dan klarifikasi. Media tidak sedang menjatuhkan vonis kepada individu atau institusi tertentu.

Namun tugas pers bukan hanya memberitakan kegiatan pemerintah ketika semuanya berjalan baik. Pers juga memiliki fungsi kontrol sosial dengan mengangkat pertanyaan dan keresahan masyarakat yang perlu mendapatkan jawaban.

Jika dugaan tersebut tidak benar, berikan klarifikasi.
Jika terjadi miskomunikasi, jelaskan.
Jika ditemukan pelanggaran, tindak.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan hasil pemeriksaan kepada publik.
Jangan biarkan ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi.

Pemerintah Kota Tangerang dan Satpol PP perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penertiban PKL selama tiga bulan terakhir. Evaluasi bukan hanya mengenai keberadaan PKL, tetapi juga efektivitas operasi, pengawasan personel, kemungkinan kebocoran informasi, mekanisme koordinasi, serta tindakan setelah penertiban dilakukan.

Sebab penertiban tidak boleh menjadi kegiatan seremonial: petugas datang, lapak dibubarkan, dokumentasi dibuat, kemudian beberapa hari atau minggu kemudian persoalan kembali seperti semula.
Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya pedagang, tetapi juga sistem penertibannya.

Masyarakat tentu memahami bahwa persoalan PKL bukan perkara sederhana. Di satu sisi, pemerintah wajib menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum. Di sisi lain, para pedagang juga membutuhkan ruang untuk mencari nafkah. Karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan aturan yang jelas, pembinaan, penataan, dan penegakan hukum yang konsisten.
Tetapi satu hal yang tidak boleh terjadi adalah munculnya dugaan bahwa aturan dapat dinegosiasikan melalui kedekatan dengan oknum.

Hukum harus berlaku sama.
Tidak boleh ada pedagang yang merasa aman karena memiliki akses kepada aparat. Tidak boleh ada aparat yang merasa dapat bertindak di luar aturan karena memiliki kewenangan.

Tiga bulan persoalan ini berlangsung sudah semestinya menjadi momentum evaluasi serius. Publik ingin mengetahui apakah penertiban benar-benar dilakukan secara profesional atau masih terdapat persoalan internal yang membuat operasi tidak efektif.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan penertiban yang hanya terlihat keras ketika kamera menyala.

Masyarakat membutuhkan penegakan aturan yang konsisten, transparan, adil, dan tuntas.

Jika memang ada kebocoran informasi, bongkar sumbernya.
Jika ada oknum yang bermain, periksa.
Jika ada pelanggaran, tindak.
Jika tidak ada, buktikan melalui transparansi.
Karena persoalannya kini bukan hanya tentang PKL.

Persoalannya menyangkut integritas penegakan aturan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah.

TIGA BULAN SUDAH BERLALU. PUBLIK MENUNGGU JAWABAN: MENGAPA PENERTIBAN PKL TAK KUNJUNG TUNTAS, DAN BENARKAH SETIAP OPERASI DIDUGA SUDAH DIKETAHUI SEBELUM PETUGAS TURUN KE LAPANGAN?

JANGAN BIARKAN PERTANYAAN PUBLIK BERHENTI DI BALIK SERAGAM DAN KEWENANGAN.

Red David E,S.E.