Tokoh Masyarakat Mardani Lubis Meledak: Kecewa Berat pada Pemkob dan DPRD Bekasi, Rakyat Kebanjiran tapi Pemerintah Seolah Tak Punya Hati Nurani

Dilikkasus86.com – Jumat 23 Januari 2026 – Bekasi, Jawa Barat — Tokoh masyarakat Bekasi Mardani Lubis melontarkan kritik sangat keras dan terbuka terhadap Pemerintah Kota/Kabupaten (Pemkob) Bekasi dan DPRD, yang dinilai gagal, abai, dan kehilangan kepekaan sosial dalam menangani penderitaan warga terdampak banjir.

Banjir yang melanda berbagai wilayah Bekasi bukan hanya merendam rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menenggelamkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan wakil rakyatnya. Mardani Lubis menegaskan, apa yang terjadi hari ini adalah potret telanjang kegagalan kepemimpinan dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

“Saya bicara dengan rasa marah dan kecewa. Rakyat Bekasi menderita, rumah terendam, anak-anak kelaparan, orang tua sakit, tapi Pemkob dan DPRD seperti tidak punya empati. Di mana hati nurani kalian? tegas Mardani Lubis.

Banjir Berulang, Pemerintah Tak Pernah Belajar
Menurut Mardani, banjir di Bekasi bukan peristiwa baru. Setiap tahun rakyat menghadapi bencana yang sama, namun tidak pernah ada solusi permanen. Drainase rusak, sungai dangkal, sampah menumpuk, dan alih fungsi lahan dibiarkan tanpa pengawasan ketat.

“Ini bukan hujan yang salah. Ini kesalahan kebijakan. Kesalahan pengawasan.
Kesalahan keberanian politik. Kalau pemerintah bekerja benar, banjir tidak akan jadi rutinitas tahunan,” kecamnya.
DPRD Dinilai Mandul dan Gagal Menjalankan Fungsi
Mardani Lubis juga menyentil keras DPRD Bekasi yang dinilai hanya hadir dalam rapat dan wacana, namun menghilang saat rakyat membutuhkan perlindungan nyata.

“DPRD itu wakil rakyat, bukan wakil kepentingan politik. Kalau fungsi pengawasan berjalan, seharusnya anggaran banjir terasa manfaatnya. Faktanya, rakyat tetap kebanjiran,” ujarnya tajam.

Ia menilai DPRD telah kehilangan nyali dan keberpihakan, sehingga penderitaan warga terus berulang tanpa pertanggungjawaban.
Bantuan Minim, Rakyat Merasa Dihina
Kekecewaan Mardani semakin memuncak saat melihat bantuan yang diterima warga dinilai tidak layak dan tidak manusiawi.
“Rakyat kehilangan segalanya, tapi bantuan yang datang sangat minim. Ini bukan sekadar kekurangan logistik, ini soal empati. Jangan perlakukan rakyat seperti angka laporan,” katanya.

Menurutnya, bantuan yang tidak sebanding dengan penderitaan warga justru melukai harga diri masyarakat dan memperdalam jurang ketidakpercayaan.
Pencitraan Lebih Dominan dari Solusi.

Mardani juga mengkritik keras pola kehadiran pejabat yang dinilai lebih mementingkan pencitraan daripada kerja nyata.
“Turun ke lokasi hanya untuk foto lalu pergi, itu bukan kepemimpinan. Kalau punya hati, pejabat seharusnya tinggal bersama warga, merasakan langsung penderitaan mereka,” sindirnya.

Teguran Keras dan Tuntutan Terbuka
Atas kondisi tersebut, Mardani Lubis menyampaikan teguran keras dan tuntutan terbuka kepada Pemkob dan DPRD Bekasi:
Evaluasi total dan terbuka seluruh kebijakan penanganan banjir.

Perbaikan permanen sistem drainase dan sungai, bukan solusi tambal sulam.
Transparansi anggaran banjir dan bantuan sosial, agar publik tahu ke mana uang rakyat digunakan.

Kehadiran nyata pejabat di lapangan, bukan hanya saat kamera menyala.
Keberanian menindak pihak-pihak yang merusak lingkungan, tanpa tebang pilih.

Peringatan Moral untuk Penguasa
Mardani menegaskan, kesabaran rakyat ada batasnya. Jika Pemkob dan DPRD Bekasi terus mengabaikan jeritan warga, maka krisis kepercayaan akan semakin dalam.

“Jabatan itu amanah. Kalau tidak sanggup melindungi rakyat, jangan salahkan rakyat jika suatu hari menggugat secara moral dan konstitusional,” tutup Mardani Lubis dengan nada keras.

Penulis: ( DE/RED)