BANDUNG – Delikkasus86.com Koalisi Peduli Indonesia (KPI) mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, terkait polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang menuai banyak keluhan dari masyarakat.

Ketua Umum KPI, Ahmad Fauzi, menilai berbagai persoalan yang muncul selama proses SPMB 2026 telah menciptakan keresahan di kalangan orang tua siswa dan mencederai semangat pemerataan akses pendidikan yang selama ini digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“SPMB seharusnya menjadi sarana untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik. Namun yang terjadi justru banyak keluhan, kebingungan, dan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta Gubernur KDM untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto,” tegas Ahmad Fauzi dalam keterangannya.

Menurut Fauzi, evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pelayanan publik di bidang pendidikan berjalan dengan baik, transparan, dan profesional.

“Kami melihat perlu adanya langkah tegas dari Gubernur Jawa Barat. Jika memang ditemukan adanya kelalaian atau ketidakmampuan dalam mengelola pelaksanaan SPMB 2026, maka pergantian pejabat yang bertanggung jawab harus menjadi opsi yang dipertimbangkan demi kepentingan masyarakat dan dunia pendidikan Jawa Barat,” ujarnya.

KPI juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka secara transparan hasil evaluasi dan audit pelaksanaan SPMB agar masyarakat mendapatkan kepastian serta tidak menimbulkan berbagai spekulasi di ruang publik.

Ahmad Fauzi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan KPI bukan bertujuan menyerang individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas tata kelola pendidikan di Jawa Barat.

“Kami ingin sistem pendidikan di Jawa Barat semakin baik. Jangan sampai persoalan yang terjadi dalam SPMB 2026 terulang kembali pada tahun-tahun mendatang. Pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara,” kata Fauzi.

KPI berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB 2026 serta melakukan pembenahan menyeluruh demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Jawa Barat.