Harga Elpiji 3 Kg Tembus Rp50 Ribu Rakyat Menjerit! Mafia Gas Diduga “Bermain” di Empat Lawang. 

Empat Lawang || Delikkasus86.com – Jeritan rakyat kecil di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pecah di penghujung tahun. Di tengah persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru), masyarakat justru dihantam krisis energi yang mencekik leher. Harga gas Elpiji 3 kg bersubsidi—yang akrab disapa “Gas Melon”—meroket hingga Rp50.000 per tabung, melonjak hampir 300% dari harga normal.

 

Kondisi ini mencerminkan kegagalan total pengawasan distribusi di tingkat lokal, sekaligus memicu dugaan kuat adanya praktik “Mafia Gas” yang memburu rente di atas penderitaan warga miskin.

 

 

Data di Atas Kertas vs Fakta di Lapangan. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sempat sesumbar bahwa stok energi menjelang Nataru dalam kondisi aman dengan harga stabil di kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga Rp19.000.

Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Penelusuran di Kecamatan Pendopo Lintang dan sekitarnya menunjukkan realita yang brutal:

 

 

Harga Meroket: Dari kisaran Rp30.000, kini menembus angka fantastis Rp50.000 di tingkat pengecer.

 

Kelangkaan Akut: Warga harus “berburu” antar-kecamatan demi satu tabung gas untuk sekadar menyambung hidup.

 

Kelumpuhan UMKM: Pelaku usaha mikro dilaporkan mulai menghentikan produksi karena biaya operasional yang tidak masuk akal.

 

 

DPRD Diminta Tak “Tidur”, Dugaan Mafia Menguat.

Gelombang protes kini membanjiri jagat media sosial. Warga secara terbuka “menyentil” para wakil rakyat di DPRD Empat Lawang dari 10 daerah pemilihan yang dianggap bungkam di tengah krisis.

 

“Kami tidak butuh janji manis atau klaim stok aman di berita. Kami butuh gas dengan harga manusiawi! Ke mana para pejabat saat harga gas sudah seperti harga daging?” tulis salah satu warga dalam unggahan yang viral.

 

 

Ketimpangan harga yang sangat jauh dari HET ini mengindikasikan adanya rantai distribusi yang sengaja diputus atau ditimbun oleh spekulan. Lemahnya pengawasan dari dinas terkait membuat para “pemain” gas leluasa menentukan harga di atas penderitaan masyarakat bawah.

 

 

Pengamat kebijakan publik menilai jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi ekstrem—seperti operasi pasar besar-besaran dan penindakan hukum tegas terhadap pangkalan nakal—Empat Lawang terancam lonjakan inflasi lokal yang tak terkendali.

 

 

Masyarakat kini menuntut tiga hal konkret:

Operasi Pasar Serentak di 10 kecamatan untuk memulihkan harga sesuai HET.

Audit Distribusi terhadap agen dan pangkalan yang diduga terlibat dalam praktik percaloan.

Tindakan Tegas dari aparat penegak hukum terhadap oknum yang menimbun stok gas bersubsidi.

 

 

Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Apakah mereka akan terus berlindung di balik laporan formal “stok aman”, atau berani turun ke lapangan menyapu bersih mafia yang menyengsarakan rakyatnya sendiri?

 

(DK86.com-Amir)