LEGAITAS PEREMPUAN KEDISIPLINAN PERS MUARA ENIM RESMI DIKUKUHKAN: AKPERSI DAFTAR KE KESBA NGPOL, SIAP JADI MITRA KRITIS BUPATI EDISON.
kini punya kekuatan hukum penuh untuk mengawasi, menyuarakan, dan membangun)
Dekikkasus86. Com ||Muara Enim — Langkah panjang demokratisasi ruang publik di Kabupaten Muara Enim kembali mencatatkan bab baru. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Muara Enim secara resmi telah tercatat dan mendapatkan pengakuan administratif dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Keputusan ini dituangkan dalam Surat Tanda Lapor Nomor: 200//BKBP-IV/2026, tertanggal 19 Mei 2026, yang menjadi capitan tinta hitam di atas lembaran legitimasi bagi organisasi yang selama ini beroperasi tanpa dasar hukum eksplisit di tingkat daerah.
Rangkaian proses ini bermula pada 27 April 2026, ketika Ketua DPC AKPERSI Muara Enim, Hendra Jaya Saputra, mengajukan permohonan pendaftaran organisasi lewat Surat Nomor: 001/DPC.AKPERSI/I/2026. Pengajuan itu tidak datang kosong — melainkan didahului oleh badan hukum organisasi yang sudah terlahir jauh sebelumnya, yaitu pada 5 September 2024, dengan Nomor Induk Badan Hukum .,AHU-0008557.AH.01.07.
Seluruh persyaratan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaporan Organisasi Kemasyaraka t.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Dengan kata lain: AKPERSI Muara Enim bukan sekadar “klub teman sebela”—ia entitas bernegara, terdaftar, dan kini sah hadir di meja Kesbangpol sebagai aktor sosial-politik yang valid.
Dalam dokumen Surat Tanda Lapor tersebut, terpampang jelas hierarki kepemimpinan DPC AKPERSI Muara Enim:
| Jabatan | Nama |
1.Ketua | Hendra Jaya Saputra.
2.Sekretaris | Dadang Heriansyah.
3.Bendahara | Deni Sanjani.
Sekretariat resmi berdiri di Jalan Enim Nomor 100, RT 002/RW 001, Kelurahan Tungkal, Kabupaten Muara Enim. Kontak langsung bisa diakses melalui telepon 0852-1777-9137 atau surel DPD.akpersisumsel@gmail.com.Bidang usaha organisasi dikategorikan sebagai Organisasi Kemasyarakatan Profesi.
Holika, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Muara Enim, menegaskan dalam surat resminya bahwa DPC AKPERSI telah memenuhi kewajiban pelaporan keberadaannya. Dokumen ini bukan sekadar kertas biasa — ia adalah landasan hukum mutlak bagi organisasi untuk menjalankan setiap aktivitas, membuka pintu kolaborasi institusional, dan berkontribusi nyata di tengah ekosistem pers maupun masyarakat sipil Muara Enim.
Yang menarik. Kesbangpol sendiri memberikan klausul korektif “apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam pencatatan, maka data akan diperbaiki”. Klausul kecil ini menyimpan makna besar: negara memberi kepercayaan awal, namun tetap mempertahankan hak revisi bila diperlukan. Sebuah keseimbangan birokratis yang elegan.
Menanggapi sikap tegas Kesbangpol, Hendra Jaya Saputra menyampaikan respons yang melampaui rasa senang semata. Baginya, lembar kertas bertanda tangan pejabat ini merupakan amanah kolektif yang menuntut tanggung jawab moral dan profesional.
“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Kesbangpol atas sahnya pencatatan organisasi kami,” ucap Hendra, suaranya berat menahan emosi tersimpan.” Ini bukan akhir perjalanan—ini justru permulaan yang paling serius.
Dia menekankan tiga pilar utama komitmen AKPERSI ke depan.
1. Menjaga integritas setiap pemberitaan.
2. Menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
3. Menjadi mitra kritis-konstruktif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.
Dan poin terakhir—yang paling menggigit adalah pernyataan dukungannya secara terbuka terhadap program kerja Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum.
“Kami siap bersinergi dan mendukung penuh seluruh program bupati demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Muara Enim. Namun dukungan bukanlah berarti kita kehilangan gigi kritik._ Pers yang sehat adalah pers yang berani bertanya, tapi tetap membangun.
Dengan registrasi resminya, DPC AKPERSI Kabupaten Muara Enim kini memiliki modal sosial-politik yang tak ternilai. legalitas. Modal ini memungkinkan mereka duduk setara di forum-forum diskusi publik, mengakses akses informasi pemerintahan, bahkan berpotensi menjadi watchdog independen yang sekaligus menjadi katalisator pembangunan.
Di era di mana hoaks meracuni udara informasi dan jurnalalis lokal sering kali diremehkan sebagai “tukang foto acara”, kehadiran AKPERSI yang berdaulat secara hukum adalah angin segar bagi regenerasi pers yang benar-benar bertanggungjawab.
Muara Enim sekarang punya satu suara lagi yang harus didengarkan—suara yang berasal dari barisan garda terdepan demokrasi informasi. Dan nama organisasinya adalah.” AKPERSI.
Editor: DK86/Amir-akpersi.
















Users Today : 399
Users Yesterday : 574
Users Last 7 days : 5306
Users This Month : 12616