HANTAM MALUT TUDING OTak PERAMPASAN LAHAN: PT ARUMBA JAYA DIDUGA GASAK TANAH WARGA, NAMA ANGGOTA DPR RI DISOROT

Jakarta, 18 Februari 2026 — Direktur Harian Advokasi Tambang Maluku Utara (HANTAM MALUT) menduga kuat adanya aktor utama di balik dugaan kejahatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Arumba Jaya Perkasa, perusahaan tambang nikel yang telah memasuki tahap operasi produksi dan mengantongi IUP di Desa Saramake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur.

HANTAM MALUT menuding Shanti Alda Natalia sebagai otak dugaan perampasan lahan warga secara brutal. Pasalnya, yang bersangkutan memiliki posisi strategis sebagai Direktur Utama PT Arumba Jaya Perkasa, sekaligus anggota aktif DPR RI dari Fraksi PDIP. Posisi ganda ini dinilai berpotensi kuat mempengaruhi arah kebijakan dan tindakan perusahaan di lapangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun selama beberapa bulan terakhir, mayoritas masyarakat Desa Saramake secara tegas menolak kehadiran PT Arumba Jaya Perkasa. Namun penolakan tersebut diduga dihadapi perusahaan dengan berbagai cara agar tetap menambang, termasuk tindakan pemaksaan berupa penggusuran lahan warga untuk pembangunan jalan hauling dan jetty.

Lebih jauh, perusahaan disebut mengintimidasi warga dengan ancaman pelaporan pidana jika tetap mempertahankan tanahnya, menggunakan dalih Pasal 162 UU Minerba tentang penghalangan kegiatan pertambangan. Praktik ini dinilai sebagai kriminalisasi warga yang sah mempertahankan hak atas tanahnya.

HANTAM MALUT menegaskan, lahan yang digusur adalah lahan pertanian milik warga yang dikuasai turun-temurun dan dibayar pajaknya setiap tahun. Penggusuran tersebut berpotensi besar menyebabkan penyingkiran paksa masyarakat, hilangnya akses atas tanah, serta ancaman kemiskinan struktural bagi warga Desa Saramake yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Ironisnya, dalam konflik ini masyarakat terlihat berjuang sendirian. Tidak tampak keberpihakan pemerintah daerah, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Warga berhadapan langsung dengan kekuatan korporasi dan struktur negara, namun mereka tidak menyerah, karena sadar masa depan hidup dan tanah mereka berada di ujung tanduk.

HANTAM MALUT juga menyoroti kontradiksi tajam dengan pernyataan keras Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan akan menyikat habis kejahatan di sektor pertambangan. “Di lapangan, pernyataan itu kami nilai hanya menjadi gertakan kosong, sementara dugaan kejahatan terus berjalan, bahkan diduga melibatkan elite politik,” tegas HANTAM MALUT.

Kasus Desa Saramake menjadi cermin buram wajah pertambangan Indonesia—ketika rakyat kecil terdesak, tanah dirampas, dan kekuasaan diduga menjadi tameng. Perjuangan warga masih berlangsung, dan publik menunggu: hukum berdiri di pihak rakyat, atau tunduk pada modal dan kekuasaan.