PENATAAN PKL GOR GONDRONG DISOROT, WARGA PERTANYAKAN DUGAAN PENGARUH KORDINATOR

Dilikkasus86.com — TANGERANG — 7 September 2026 — Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga mendesak pemerintah daerah memastikan proses penataan berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.

Sorotan tersebut mencuat seiring berkembangnya informasi mengenai seorang kordinator PKL berinisial KSM yang disebut masih terlihat berada di kawasan GOR Gondrong. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai status dan kewenangan pihak yang bersangkutan dalam aktivitas PKL di lokasi tersebut.

Lebih jauh, masyarakat juga mempertanyakan dugaan adanya pengaruh pihak tertentu terhadap aktivitas anggota Trantib Kecamatan Cipondoh. Dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta dan membutuhkan verifikasi serta klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.

Warga meminta pemerintah tidak membiarkan isu tersebut berkembang tanpa penjelasan. Jika memang tidak terdapat intervensi terhadap petugas, pemerintah diminta memberikan klarifikasi. Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran, masyarakat meminta dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

WARGA MINTA PENERTIBAN TIDAK TEBANG PILIH

Masyarakat menilai penataan PKL tidak cukup hanya dengan melakukan penertiban terhadap pedagang di lapangan.

Pemerintah juga perlu memastikan siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan aktivitas PKL, termasuk apabila terdapat kordinator informal yang mengatur para pedagang.
Warga mempertanyakan apakah kordinator tersebut memiliki kewenangan resmi atau hanya menjalankan peran secara informal.

Pertanyaan tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa ruang publik di kawasan GOR Gondrong dapat dikendalikan oleh pihak tertentu.

Jika ada pedagang yang melanggar ketentuan, penanganannya harus dilakukan sesuai aturan. Namun apabila terdapat pihak lain yang diduga mengambil keuntungan dari keberadaan PKL atau melakukan pungutan maupun tekanan, persoalan tersebut juga harus diperiksa secara objektif.

KSM MASIH TERLIHAT DI KAWASAN GOR

Informasi mengenai masih terlihatnya KSM di kawasan GOR Gondrong turut menjadi perhatian warga.
Masyarakat meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mengenai kapasitas dan kewenangan yang bersangkutan.

Apakah KSM memiliki mandat resmi sebagai kordinator? Siapa yang memberikan kewenangan? Apa dasar penunjukannya?
Apabila tidak ada kewenangan resmi, masyarakat meminta pemerintah memastikan tidak ada individu yang mengambil alih fungsi pemerintah dalam mengatur ruang publik.

Namun demikian, redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut masih merupakan dugaan dan informasi masyarakat yang membutuhkan pembuktian serta klarifikasi.

NADYA BELLA ANGKAT BICARA

Advokat Nadya Bella, S.E., S.H., C.L.A., turut menyoroti persoalan penataan PKL tersebut.

Menurutnya, apabila benar terdapat dugaan pihak tertentu mampu memengaruhi pelaksanaan tugas petugas di lapangan, persoalan tersebut harus diperiksa secara objektif.

“Kalau memang ada dugaan seseorang dapat memengaruhi petugas, jangan dibiarkan menjadi isu liar. Periksa kebenarannya. Dalam negara hukum, kewenangan harus jelas dan setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nadya Bella.

Ia menegaskan bahwa penataan PKL harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekaligus memastikan aturan dijalankan secara konsisten.

“Kalau ada pelanggaran, proses sesuai aturan. Kalau ada pungutan, periksa dan buktikan. Kalau ada intimidasi, tindak lanjuti berdasarkan laporan dan bukti. Tetapi jangan pula seseorang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan yang belum terbukti,” tegasnya.»

Nadya juga mengingatkan agar tidak muncul kekuasaan informal di tengah masyarakat yang seolah memiliki kewenangan melebihi aparat pemerintah.
«“Jangan sampai ada kesan negara kalah oleh kekuasaan informal. Petugas harus bekerja berdasarkan kewenangan, aturan, dan prosedur yang berlaku,” katanya.»

PEMERINTAH DIMINTA TURUN LANGSUNG

Warga mendesak Kecamatan Cipondoh bersama Satpol PP Kota Tangerang melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi kawasan GOR Gondrong.

Pemeriksaan diharapkan mencakup tata kelola PKL, mekanisme penataan, keberadaan kordinator, kemungkinan adanya pungutan, serta hubungan pihak-pihak yang terlibat dengan petugas di lapangan.

Masyarakat juga meminta agar penertiban tidak dilakukan hanya terhadap pedagang kecil.
Jika pemerintah menemukan pelanggaran, tindakan harus diberikan berdasarkan bukti dan aturan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah juga harus menjelaskan hasil pemeriksaan kepada masyarakat.

JANGAN SAMPAI RUANG PUBLIK DIKUASAI PIHAK TERTENTU

Kawasan GOR Gondrong merupakan ruang publik yang penataannya harus berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah.
Karena itu, tidak boleh ada kesan bahwa individu atau kelompok tertentu dapat menentukan siapa yang boleh berjualan, siapa yang harus meninggalkan lokasi, maupun bagaimana kawasan tersebut digunakan.

Warga meminta pemerintah hadir secara nyata.
Bukan hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan kepastian mengenai tata kelola kawasan tersebut.

Pertanyaan masyarakat kini mengarah pada satu hal: apakah penataan PKL GOR Gondrong benar-benar berjalan berdasarkan aturan pemerintah, atau masih terdapat dugaan pengaruh pihak tertentu di lapangan?

Jawaban atas pertanyaan itu harus diberikan melalui pemeriksaan, data, dan klarifikasi resmi.

Masyarakat berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Kepastian hukum dibutuhkan agar pedagang tidak merasa tertekan dan masyarakat tidak terus dibayangi berbagai dugaan.

GOR GONDRONG HARUS DITATA, PKL HARUS DIBINA, DAN ATURAN HARUS DITEGAKKAN SECARA ADIL SERTA TIDAK TEBANG PILIH.

Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi. Redaksi tidak menyatakan KSM, anggota Trantib Kecamatan Cipondoh, maupun pihak lainnya telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada KSM, Kecamatan Cipondoh, Trantib Kecamatan Cipondoh, Satpol PP Kota Tangerang, serta pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan jurnalistik.

Red David E,S.E.