Polda Sulut Tegas! Usut Tuntas Oknum Penipu Catut Nama Pejabat dalam Rekrutmen Anggota Polri

MANADO – DELIKKASUS86.COM — Polda Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam menjaga proses rekrutmen anggota Polri tetap bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH). Penegasan ini disampaikan menyusul maraknya laporan terkait dugaan penipuan berkedok janji kelulusan seleksi anggota Polri oleh oknum yang mencatut nama pejabat tinggi, termasuk nama Kapolda Sulut.

Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Alamsyah P. Hasibuan, pada Sabtu (14/6/2025), memberikan keterangan resmi dan mengecam keras tindakan oknum yang memperdaya masyarakat dengan menjanjikan kelulusan seleksi masuk Polri.

“Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Ikuti saja proses yang sah, belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Itu adalah kunci lolos seleksi menjadi anggota Polri,” tegasnya.

Menurutnya, modus seperti ini sangat merugikan masyarakat dan mencoreng integritas institusi. Modusnya pun terbilang klasik, di mana oknum pelaku akan meminta sejumlah uang kepada calon siswa dengan dalih bisa “meluluskan”, namun jika gagal, uang bisa dikembalikan sebagian atau bahkan tidak sama sekali.

“Seolah-olah jika si anak lulus itu karena bantuan oknum, padahal sebenarnya karena kerja keras si calon siswa itu sendiri,” jelas Kabid Humas.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk waspada dan segera melapor apabila menemukan praktik serupa.

“Laporkan langsung ke Polda Sulut atau kantor polisi terdekat jika mengetahui adanya penipuan atau pencatutan nama pejabat,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Karo SDM Polda Sulut Kombes Pol Slamet Waloya menyatakan keprihatinannya atas tindakan oknum yang mencederai prinsip rekrutmen Polri yang bersih dan profesional.

“Kami tegaskan, rekrutmen Polri dilakukan tanpa pungutan liar, sponsor, atau intervensi. Seleksi dilakukan secara transparan, dan hasil tes langsung diumumkan saat itu juga (one day service),” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tidak ada pihak baik dari panitia maupun lembaga bimbingan belajar yang bisa menjamin kelulusan peserta.

“Tidak ada kerja sama khusus antara Polda Sulut dan lembaga bimbel mana pun. Masyarakat diminta tidak mudah percaya janji-janji yang menjurus pada kecurangan,” ujarnya.

Polda Sulut memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi dan menyeret pelaku ke jalur hukum.

“Jika terbukti ada penipuan dan pencatutan nama pejabat, pelakunya akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tandas Kombes Slamet.

Sebagai langkah preventif, Polda Sulut juga telah menyiapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta kanal pengaduan masyarakat. Edukasi publik tentang prosedur rekrutmen yang sah juga akan terus digalakkan hingga ke tingkat Polres dan Polsek.

“Ini demi melindungi masyarakat dari praktik percaloan dan penipuan. Kami akan gencarkan sosialisasi hingga ke akar rumput,” pungkasnya.