PROYEK RENOVASI PINTU MASUK KANTOR DESA KALI JAYA DI CIKARANG DISOROT, PAPAN PROYEK TIDAK TERPASANG

Dilikkasus86.com – Bekasi -Cikarang Jawa Barat Senin 2 Maret 2026– Proyek renovasi pintu masuk Kantor Desa Kali Jaya di wilayah Cikarang menjadi perhatian publik. Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan, tidak terlihat adanya papan informasi proyek yang lazim dipasang dalam setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Ketiadaan papan proyek tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui, papan informasi proyek merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Di dalamnya biasanya memuat keterangan mengenai nama kegiatan, sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana pekerjaan, serta jangka waktu pelaksanaan.

Sejumlah warga sekitar menyayangkan kondisi tersebut. Mereka menilai, setiap pembangunan yang menggunakan dana negara, termasuk dana desa, seharusnya dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya kegiatan.

“Kalau ini menggunakan anggaran pemerintah, seharusnya ada papan proyek sebagai bentuk keterbukaan. Supaya masyarakat tahu dan tidak timbul asumsi negatif,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain persoalan papan informasi, warga juga menyoroti pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja di lokasi proyek. Kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dinilai penting untuk mencegah risiko kecelakaan kerja dan menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Hingga berita ini dirilis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Desa Kali Jaya terkait alasan tidak dipasangnya papan proyek di lokasi renovasi tersebut.

Publik kini menunggu klarifikasi guna memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengamat tata kelola pemerintahan menegaskan, transparansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di tingkat desa. Setiap kegiatan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara terbuka, profesional, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keselamatan kerja.

Masyarakat berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi agar polemik ini tidak berkembang lebih luas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa tetap terjaga.
Dilikkasus86.com
David E.SE