Dilikkasus86.com – Tangerang – Minggu 19 Juli 2206 – Pengamat kebijakan publik Saipul Bahri melontarkan kritik Pedas terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut penilaiannya, setelah kurang lebih dua tahun menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, masih banyak persoalan masyarakat yang belum mendapatkan penyelesaian secara optimal, kemana saja itu DPR ,kata nya DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
Saipul menegaskan bahwa kursi legislatif bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah rakyat yang harus dibayar jalani dengan kerja nyata bukan pencitraan selemonial dan omon omon
“DPR dan DPRD dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi agenda rapat atau tampil saat acara seremonial. Rakyat tidak membutuhkan retorika politik yang berulang-ulang, melainkan bukti kerja yang dapat dirasakan secara langsung,” tegas Saipul Bahri.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti pendidikan, bantuan sosial, pelayanan publik, lapangan kerja, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian serius dari para wakil rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Saipul Bahri menegaskan bahwa DPR dan DPRD seharusnya menjadi tempat rakyat mengadu, menyampaikan aspirasi, dan memperoleh solusi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Jangan sampai wakil rakyat hanya terlihat saat kampanye, tetapi sulit ditemui ketika rakyat membutuhkan. Amanah rakyat tidak berhenti setelah pelantikan. Justru di situlah tanggung jawab sesungguhnya dimulai,” ujarnya.
Saipul juga mengkritik budaya politik yang menurutnya hanya mendekati masyarakat ketika membutuhkan suara pada saat pemilu dan ujung nya rakyat yang di jadikan korban.
“Jangan jadikan rakyat sebagai korban politik atau sekadar lumbung suara,untuk mendapatkan kursi dan Ketika membutuhkan dukungan, masyarakat dicari hingga ke pelosok pemukiman rumah penduduk. Namun setelah terpilih, lupa bagikan kacang lupa kulit nya ,jangan sampai rakyat merasa ditinggalkan. Kepercayaan publik harus dijaga dengan kehadiran, keberpihakan, dan kerja nyata,” katanya.
Ia berharap seluruh anggota DPR dan DPRD mengevaluasi kinerja mereka serta membuktikan janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
“Jika selama dua tahun rakyat belum merasakan hasil kerja yang dijanjikan, sudah saatnya dilakukan introspeksi total. Jabatan wakil rakyat bukan simbol kehormatan semata, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada hukum. Keberhasilan seorang wakil rakyat diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya rapat, pidato, atau pencitraan politik,” tutup Saipul Bahri.
Redaksi David E, SE.
















Users Today : 523
Users Yesterday : 872
Users Last 7 days : 5010
Users This Month : 11593