SKANDAL SOLAR SUBSIDI DI MINAHASA! KASAT RESKRIM & KANIT TIPITER DIPERTANYAKAN, GUDANG DIDUGA TETAP BEROPERASI

Minahasa – Dugaan praktik penimbunan BBM solar subsidi di wilayah Minahasa Tondano kembali mencuat ke permukaan. Meski sebelumnya telah dilaporkan dua minggu lalu, aktivitas gudang yang berada di area Tondano belakang Summer Eat Cafe diduga masih terus beroperasi seperti biasa.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, setelah adanya laporan masyarakat, pihak Polres Minahasa melalui Kasat Reskrim dan Kanit Tipiter sempat dikonfirmasi dan menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah ditindaklanjuti. Namun fakta di lapangan berkata lain.

Empat jurnalis yang kembali turun ke lokasi pada Jumat, 20 Februari 2026 sekitar pukul 17.00 WITA, menemukan tumpukan tandon dan drum berisi BBM solar subsidi yang diduga disedot dari sejumlah SPBU di area Tondano.

DPD LSM Gadapaksi melalui Ato Tamila angkat bicara dengan nada keras. Ia mendesak aparat penegak hukum agar tidak bermain di belakang layar dan segera mengambil tindakan tegas.

• > “Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran. Kalau memang sudah ditindak, kenapa aktivitas masih berjalan? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPD LSM Gadapaksi juga menyoroti dugaan adanya kedekatan antara oknum aparat dengan pihak yang disebut-sebut sebagai pemilik gudang.

• > “Kami mendesak agar tidak ada main mata. Jika benar ada oknum yang bermain, ini mencoreng institusi. Kapolres harus turun langsung dan jangan hanya percaya laporan bawahan,” tambahnya.

LSM Gadapaksi menyatakan siap melaporkan persoalan ini ke Propam Polda jika tidak ada langkah tegas dalam waktu dekat.

Kasus dugaan penimbunan solar subsidi ini dinilai sangat merugikan masyarakat kecil yang seharusnya berhak atas BBM bersubsidi. Publik kini menanti langkah nyata aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kasat Reskrim dan Kanit Tipiter Polres Minahasa belum memberikan klarifikasi lanjutan atas temuan terbaru tersebut.

Masyarakat bertanya:
Apakah hukum akan benar-benar ditegakkan?
Ataukah praktik ini akan terus berjalan tanpa tindakan tegas?

(LI.79)