Tagih Janji Bupati,Ratusan Honorer kembali Duduki Kantor Bupati,

Mamuju Delikkasus86.com,-Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Mamuju kembali memadati halaman Kantor Bupati, Senin (22/9/2025).

Mereka menggelar aksi damai untuk menuntut kejelasan status kepegawaian yang dinilai tak kunjung mendapat solusi dari pemerintah daerah.

Massa yang tergabung dalam kategori honorer R3 dan R4 itu datang dengan spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka. Suasana aksi berlangsung memanas saat para demonstran ingin masuk bertemu bupati sehingga aksi saling dorong antara satpol pp dan para mahasiswa serta tenaga honorer tak terelakkan,bahkan dalam kejadian itu,salah satu peserta aksi sempat pingsang dan di larikan ke rumah sakit

Salah satu peserta aksi sekaligus perwakilan dari Guru yang berasal dari Kecamatan Tommo Ni Luh Putu Seni mengungkapkan kekecewaanya dan berharap agar semua tenaga honorer bisa di akomodir

“Kami minta kejelasan. Bertahun-tahun kami mengabdi, yang kami inginkan hanya status yang jelas menjadi PPPK paruh waktu,” tegas Ni Luh Putuseni saat berorasi di depan Kantor Bupati Mamuju

Adapun aksi ini digelar merupakan lanjutan dari aksi serupa yang diadakan pada Senin 15 September 2025 lalu. Mereka kembali melakukan aksi untuk menindak lanjuti janji ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta yang memberikan harapan bahwa seluruh tenaga honorer akan di usulkan jadi PPPK Paruh waktu,namun kenyataanya,apa ynag di inginkan belum ada kejelasan.

Dari pantauan kami,para peserta aksi hingga siang hari ini pukul 12.00 masih menduduki kantor bupati,menunggu agar bupati keluar menemui mereka

Adapun tuntutan itu antara lain:

1.Meminta kejelasan bagi pegawai non-ASN R3 R4 untuk diakomodir sebagai PPPK paruh waktu.

2.Meminta komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelesaian tuntutan para tenaga honorer

3.Menuntut Bupati dan DPRD Mamuju untuk tetap berkomitmen menindak lanjuti keputusan yang di berikan pekan lalu.

Para peserta aksi menegaskan bahwa mereka akan tetap menduduki kantor bupati sampai bupati datang menemui mereka,

“Ini bukan sekadar soal status, tapi penghargaan atas pengabdian. Kami berharap keputusan yang diambil berpihak pada tenaga honorer,”
(Ancha DK86)